Kemendikbudristek: Kurikulum Merdeka bentuk SDM sadar perubahan iklim

Kemendikbudristek akan fokus pada modal manusia, seperti mengintegrasikan konten perubahan iklim ke dalam Kurikulum Merdeka

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo menyatakan kebijakan Kurikulum Merdeka memiliki berbagai tujuan, salah satunya membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang sadar perubahan iklim.

“Kemendikbudristek akan fokus pada modal manusia, seperti mengintegrasikan konten perubahan iklim ke dalam Kurikulum Merdeka,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Anindito menuturkan selama ini dari segi pendidikan di Indonesia ternyata perubahan iklim belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam kurikulum dan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim masih bervariasi.

Oleh sebab itu Kemendikbudristek, lanjutnya, akan fokus pada modal manusia seperti mengintegrasikan konten perubahan iklim ke dalam Kurikulum Merdeka, termasuk mempelajari perubahan iklim di pendidikan tinggi dan pendidikan vokasional.

Rencana selanjutnya adalah memodifikasi standarisasi bangunan sekolah dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, pengelolaan kampus yang ramah lingkungan, dan menargetkan transformasi karbon rendah di kantor Kemendikbudristek.

“Peran guru sangat penting dalam memastikan terlaksananya pendidikan perubahan iklim,” ujarnya.

Perguruan tinggi mempunyai peran terkait transisi energi dengan mengurangi karbon dioksida melalui kerangka penelitian, pendidikan, pelatihan, teknis, keselamatan, dan ekonomi.

“Ini termasuk peraturan untuk meningkatkan penerapan Carbon Capture Storage (CCS)/Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS),” kata Anindito.

Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Filda Citra Yusgiantoro menjelaskan human capital atau modal manusia kompeten yang berdaya saing dan tempat kerja menjadi kunci sukses prosesi transisi energi di Indonesia.

Filda menjelaskan di berbagai negara pekerjaan hijau atau green job yang mendukung pelestarian lingkungan ternyata memberikan banyak peluang menguntungkan.

Di sisi lain dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia dinilai tertinggal dalam hal kesiapan kebijakan untuk pekerjaan hijau, terutama pada area terkait dengan pasokan tenaga kerja.

“Meski agak terlambat, Indonesia saat ini mulai mengakui pentingnya mitigasi perubahan iklim dan transisi ke sumber energi yang lebih bersih,” ujarnya.