Pimpinan DPRD dorong peningkatan IPM kampung-kampung di Surabaya

Terdapat tiga faktor untuk mendorong peningkatan IPM lewat kampung-kampung yakni pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita.

Surabaya (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator kesejahteraan masyarakat dengan dimulai dari kampung-kampung di Kota Pahlawan, Jawa Timur.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Senin mengatakan Pemerintah Kota dan DPRD Surabaya kini tengah membahas APBD Perubahan 2023 dan APBD Murni 2024. Keduanya menjadi hal penting karena berkaitan dengan ketuntasan target pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

"Salah satu ukuran ketuntasan pembangunan itu adalah angka meningkatnya IPM," katanya.

Untuk bisa membangun Surabaya dengan indikator IPM yang tinggi, Reni meyakini bahwa hal itu dimulai dari kampung. Pembangunan kampung yang dirasakan langsung oleh masyarakat mampu mendongkrak kesejahteraan.

Terdapat tiga faktor untuk mendorong peningkatan IPM lewat kampung-kampung yakni pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita.

"Jika kampung-kampung dibangun dengan maksimal, maka IPM akan lebih cepat naik. Tiga indikator tersebut harus menjadi perhatian utama," ujar Reni.

Menurutnya, angka IPM di Surabaya sekitar 82 yang merupakan tertinggi di Jawa Timur. Namun, secara nasional tidak masuk 10 besar.

Harapan Reni, jika pendekatan ke kampung-kampung sukses, maka angka IPM bisa digenjot. Bukan tak mungkin, Surabaya masuk dalam jajaran 5 besar IPM tertinggi secara nasional.

"Jika pembangunan bisa dirasakan masyarakat kampung, maka mereka akan semakin memiliki kota ini dan bangkit dengan potensinya. Kampung yang bergerak adalah kampung yang sehat, kampung yang sehat bakal tumbuh menjadi Kampung Surabaya Hebat. Kampung bisa bergerak ketika Pemkot dan DPRD hadir," ujar Reni.

Hingga tahun ini, Reni melihat keseriusan Pemkot Surabaya dalam membangun Surabaya di tingkat kampung mulai dari infrastruktur seperti jalanan dan saluran air hingga pembangunan balai RW yang mencapai 1.100 yang sudah terenovasi.

Ia setuju bahwa pembangunan RW itu penting sebab di sana tak hanya sebagai tempat layanan administrasi, namun juga pendidikan PAUD, kesehatan lewat posyandu, sosial keagamaan, hingga tempat kegiatan pemberdayaan UMKM.

"Ini merupakan langkah bagus karena sebelumnya banyak keluhan balai RW yang bocor, plafon ambrol, dan lainnya. Harapannya, ke depan, tak ada lagi kasus tersebut. Sehingga masyarakat bisa menggunakan balai RW untuk makin produktif. Ini bisa membantu mengimplementasikan dan menyukseskan program-program Pemkot. Pembangunan balai RW pada akhirnya memiliki muara untuk peningkatan IPM," kata Reni.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan, Pemkot perlu terus melakukan upaya-upaya, bukan sekadar membangun balai RW tapi juga meningkatkan pelayanannya. Kampung harus menjadi deteksi awal problem masyarakat.

Dalam hal itu, kata dia, peran RT, RW, lurah, dan camat sangat diperlukan. Perihal biaya listrik hingga PDAM di balai RW, juga diharapkan Reni tidak menjadi beban masyarakat. Pemkot harus hadir mengintervensi lewat bantuan-bantuan.

Apresiasi juga disampaikan Reni terhadap langkah Pemkot yang merenovasi 2.700 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam rangka penataan permukiman. Hal itu dinilai Reni memberikan dampak positif di lini ekonomi. Warga Surabaya yang tak memiliki pekerjaan bisa menjadi tukang hingga kuli bangunan.

Reni juga mendorong Pemkot bisa mengetahui disparitas pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi di kampung-kampung di Surabaya. Misalnya, kampung yang kurang bertumbuh, harus dievaluasi. Jika karena birokratifnya, bukan tak mungkin jika harus menurunkan pejabat.
Baca juga: DPRD dukung Pemkot Surabaya beri perhatian anak berkebutuhan khusus
Baca juga: DPRD minta penerapan "outing class" menyeluruh di Surabaya
Baca juga: Ketua DPRD: Usulan dana operasional RT/RW Surabaya perlu pertimbangan