Komisi I DPR sudah ingatkan pemerintah soal OPM

Jakarta (ANTARA News) - Politisi Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Komisi I DPR RI sudah mengingatkan Kementerian Luar Negeri untuk mewaspadai gerakan sistematis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Ini bukan kecolongan, tapi sepertinya pemerintah tidak mampu mencegah ini. Komisi I DPR RI sudah mengingatkan pemerintah akan adanya gerakan sistematis ini, termasuk kegiatan Benny Wenda cs untuk membuka perwakilan Papua Merdeka," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu di Jakarta, Minggu.

Yang lebih mengejutkan lagi, sambung dia, acara peresmian kantor perwakilan tersebut dihadiri oleh Walikota Oxford."Bahkan Walikota Oxford menggunting pita dan memberikan sambutan. Saya ingin sampaikan, kalau laporan ini benar, adalah kekhawatiran saya jikalau suatu saat Walikota Oxford tersebut menjadi menteri bahkan perdana menteri di Inggris," katanya.

Walaupun Kedubes Inggris sudah menyatakan secara resmi bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia."Namun kita tidak bisa menelan begitu saja, tidak bisa terlena, jangan menyederhanakan permasalahan hanya karena pernyataan resmi Kedubes Inggris di Jakarta yang menurut saya bisa saja bersifat sesaat," kata Agus.

"Belajar dari kasus Timor Timur, dimana banyak pernyataan-pernyatan resmi dari pemerintahan (Kedubes) dari berbagai negara, yang akhirnya terbukti tidak konsisten, hanya pernyataan yang relevan secara sesaat saja," tambahnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, kata Agus, ada dua pendekatan yang harus segera dilakukan,Pertama adalah pendekatan (approach) luar negeri, yang dimotori oleh BIN dan Kemlu, dalam rangka menghilangkan atau paling tidak meminimalisir dukungan politik luar negeri terhadap gerakan Papua Merdeka.

Kedua, approach yang dimotori oleh institusi pemerintah yang berwenang menciptakan kesejahteraan yang hakiki bagi warga Papua, menciptakan rasa aman dan nyaman untuk hidup di Papua, mengIndonesiakan Papua dan memPapuakan Indonesia.

Ini agar gerakan Papua merdeka tidak akan laku."Kedua approach tersebut harus dilakukan serius secara paralel karena kedua appoach tersebut menjadi kunci Papua tetap ada dalam naungan NKRI. Kalau kita hanya melaksanakan approach pertama, tidak akan efektif, begitu juga sebaliknya," kata Agus.

(Zul)