Pakar dorong bacapres kedepankan tata kelola teknologi

Jakarta (ANTARA) - Pakar keamanan siber Ahmad Faizun mendorong bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan bersaing di kontestasi Pilpres 2024 untuk mengedepankan tata kelola teknologi dan perlindungan data pribadi.

"Pak Capres tolong tentukan peta jalan teknologi anda dengan bijak dan hati-hati. Lima tahun adalah waktu yang cukup lama jika kita tidak tahu harus berbuat apa, tetapi terlalu singkat jika kita terlalu sibuk bekerja tanpa peta. Jika kita gagal untuk menjelaskan peta jalan teknologi sekarang, kita seolah-olah berencana untuk gagal dalam 5 tahun ke depan,” kata Faizun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Faizun mengatakan ada pakar yang memprediksi teknologi akan membawa degradasi kualitas moral dan budaya, namun hal sebaliknya juga bisa terjadi bila teknologi digunakan dengan tata kelola cermat yang baik.

Teknologi produktif dan kondusif akan memberi efek luar biasa bagi pembangunan budaya serta ekonomi Indonesia. Teknologi juga menciptakan peluang bisnis, seperti menganalisis rekam medis untuk pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat di masa depan, menganalisis kesehatan hewan dan iklim untuk mencegah penyakit menular yang membahayakan seluruh populasi di wilayah tertentu.

Faizun mengingatkan masyarakat saat ini tak bisa lepas dari penggunaan gawai, sehingga presiden di masa depan harus memastikan bahwa pengumpulan data dari media sosial tidak akan melanggar privasi individu.

"Perlindungan dan pembatasan yang tepat untuk mengakses privasi harus ditentukan dan dipantau. Aturan apa pun yang kita tetapkan, kita harus memberikan tindakan dan sanksi. Model hadiah dan hukuman langsung dan efektif sekarang tersedia di banyak negara. Kita harus mulai mengadopsi teknologi seperti ini dan membawa budaya baik dari barat ke dalam budaya Indonesia kita," ujarnya.

Ditegaskannya, generasi penerus bangsa sangat bergantung pada tersedianya digitalisasi untuk menyediakan lingkungan hidup terbaik. Tidak hanya dengan mengelola lingkungan dan sumber daya alam, tetapi juga memungkinkan anak muda untuk merangkul teknologi sejak mereka lahir.

Lebih jauh Faizun mencontohkan bagaimana teknologi menjadi salah satu kampanye di Pilpres Amerika Serikat.

Saat Joe Biden maju sebagai calon presiden, dia memiliki beberapa program yang mengatur dan mempromosikan teknologi seperti, koneksi internet murah dengan jangkauan lebih luas ke semua warga negara.

Tak hanya itu Biden juga menyuarakan perlindungan bagi anak-anak dan warga negara dari pengumpulan data media sosial yang mengancam kebebasan individu dan penyalahgunaan perlindungan data.

Menyangkut teknologi, Indonesia diketahui memiliki teknologi fintech dan salah satu sistem pembayaran paling maju di Asia.

Indonesia adalah satu-satunya KTP yang memiliki data biometrik yang sudah terhubung dengan nomor jaminan sosial.

Namun pelayanan berlandaskan terknologi itu akan terkendala jika kebijakan sektoral antara kementerian dan pemerintah daerah tidak menerapkan dan mengadopsi inovasi KTP tunggal tersebut.

Sebagai perbandingan, Faizun membeberkan Australia telah menyediakan platform eCitizen untuk melayani warganya. Sistem daring tunggal itu meliputi layanan kewarganegaraan seperti pajak, alamat, surat domisili, pendidikan, dan lainnya.

Sistem ini tidak hanya menyediakan layanan pemerintah secara daring, tetapi juga mengintegrasikan semua layanan pemerintah dan kementerian ke dalam satu platform tunggal.

"Dengan demikian memungkinkan integrasi pajak, pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan badan, subsidi atau program pemerintah lainnya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan individu," ujarnya.

Terhitung mulai 13 Juni 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang pembangunan perangkat lunak baru yang menggunakan anggaran pemerintah (APBN).

Alasan utama untuk pernyataan ini adalah bahwa Indonesia memiliki 27.000 aplikasi untuk seluruh pemerintah Indonesia, tersebar di banyak kementerian, entitas, berbagai level tingkat pemerintahan dari tingkat desa, hingga pemerintah provinsi pemerintah pusat dan lainnya.

"Yang kami harapkan dari presiden masa depan adalah satu platform untuk menghubungkan semua layanan dan mendapatkan keuntungan dari itu. Meskipun tujuan dari setiap aplikasi akan ditentukan kemudian, dengan kebutuhan akan ID tunggal. Seperti telah didefinisikan dengan baik oleh Dukcapil, yaitu eKTP harus menjadi satu CIF (Customer Information File) atau satu Citizen Information File yang terhubung ke banyak layanan disediakan oleh sektor swasta dan pemerintah," paparnya.

CIF tunggal dikemukakan Faizun juga akan memungkinkan kontrol ketat terhadap program pemerintah yang dicairkan berdasarkan eKTP.

Pengukuran akurat tentang siapa yang akan mendapatkan manfaat, tidak dapat diganti karena menerapkan prinsip non-repudiasi menggunakan teknologi autentikasi biometrik yang sudah tertanam di eKTP.

"Dengan CIF ini, pinjaman bank palsu, transaksi fiktif, transaksi online palsu akan berkurang ke level yang diinginkan. Bahkan, jika kita mau, kita dapat menerapkan eVoting online pada tahun 2029. Warga negara yang sah secara online, memiliki eKTP yang sah dapat memilih dari mana saja di seluruh dunia, selama ada koneksi online. Dijamin hasilnya bisa dilihat secara online realtime," pungkasnya.