Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Rusia berupaya meningkatkan hubungan ekonomi dengan Myanmar meskipun negara tersebut sedang dilanda krisis politik yang dipicu kudeta militer, yang telah menimbulkan beragam sanksi internasional terhadap junta.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri yang juga Menteri Luar Negeri Myanmar Than Swe di Moskow, Kamis (14/9).
Lavrov mengatakan bahwa pertemuan itu menekankan isu-isu perdagangan dan ekonomi antara kedua negara yang menurun.
Kedua pihak membahas langkah-langkah untuk membalikkan tren tersebut dan melanjutkan pertumbuhan positif, kata Lavrov dalam konferensi bersama dikutip dari transkrip resmi Kementerian Luar Negeri Rusia di situs webnya.
“Kami membahas prospek kerja sama khusus di bidang energi, proyek nuklir sipil, penerbangan sipil, telekomunikasi dan teknologi informasi, serta eksplorasi ruang angkasa, terutama penginderaan bumi jarak jauh, pertanian, industri makanan, dan infrastruktur transportasi,” katanya.
Lavrov menambahkan bahwa kedua pihak sepakat untuk menggelar pertemuan rutin pada tahun ini antara Komisi Perdagangan dan Kerja Sama Ekonomi Rusia-Myanmar untuk membahas berbagai usulan yang dapat mempercepat terwujudnya kerja sama antara kedua negara.
Saat ini Rusia sedang berupaya mengembangkan hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Myanmar.
Saat menghadiri Forum Ekonomi Timur atau Eastern Economic Forum di Vladivostok pada 12 September lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa perdagangan antara Rusia dan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik meningkat 13,7 persen tahun lalu dan tumbuh 18,3 persen dalam enam bulan pertama tahun ini.
Myanmar sebelumnya telah menerima pengiriman pertama dua jet tempur Su-30 Rusia, kata Menteri Perdagangan Myanmar Charlie Than kepada kantor berita Rusia RIA yang ditayangkan pada Minggu (10/9).
Rusia dan Myanmar menandatangani kontrak pada September 2022 untuk pengiriman enam jet tempur Su-30SME, menurut laporan RIA.
Secara terpisah, Than mengatakan kepada kantor berita Rusia TASS bahwa sejumlah perjanjian bilateral akan ditandatangani di Forum Ekonomi Timur, termasuk mengenai pengembangan pariwisata antara kedua negara.
Sementara itu, Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa dukungan Rusia terhadap junta militer Myanmar tidak dapat diterima dan hanya akan memperburuk kondisi, karena pasokan senjata mereka turut memicu konflik dan kekerasan di Myanmar.
Baca juga: Utusan Myanmar untuk PBB serukan tekanan lebih besar terhadap junta
Baca juga: Sekjen PBB desak semua negara cari strategi terpadu di Myanmar
Baca juga: Menimbang efektivitas pesan keras ASEAN terhadap junta Myanmar
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023