Kemenperin dukung jasa rancang bangun guna kembangkan sektor industri

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus mendukung jasa rancang bangun dan konstruksi industri dalam pembangunan infrastruktur fasilitas pengolahan bahan mentah menjadi beragam produk yang memiliki nilai tambah tinggi.

“Seperti halnya pada jasa logistik dan distribusi industri memiliki potensi yang tinggi untuk mendukung program hilirisasi industri,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian Doddy Rahadi lewat keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Doddy menyebutkan bahwa jasa industri dapat menunjang kegiatan sektor industri pengolahan serta sektor lainnya, yang selanjutnya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto nasional.

Sejumlah jasa lain yang dapat menjadi pendorong proses hilirisasi, kata dia, yaitu jasa pengepakan, desain produk industri, kegiatan riset dan pengembangan produk-produk hilir, perawatan mesin dan peralatan industri, serta jasa rancang bangun dan konstruksi industri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan pada 2022 paling tinggi, tercatat pada 19,87 persen. Logistik sektor industri pengolahan diperkirakan menjadi potensi yang paling besar pada 2023.

Dia menjelaskan bahwa jasa Engineering, Procurement, dan Construction (EPC) atau jasa rancang bangun dan konstruksi industri menjadi salah satu jasa yang sangat dibutuhkan dalam membangun infrastruktur fasilitas pengolahan bahan mentah menjadi beragam produk yang memiliki nilai tambah tinggi.

Menurut Doddy, jasa rancang bangun di Indonesia memiliki potensi investasi dengan nilai sebesar 44,9 miliar dolar AS untuk proyek pembangunan industri petrokimia dan 54,64 miliar dolar AS untuk proyek pembangunan industri pengolahan logam.

Kementerian Perindustrian melakukan berbagai langkah guna mengembangkan sektor industri, seperti dengan cara promosi investasi bagi produk hilir baik dalam unsur fiskal maupun non-fiskal, perluasan kerja sama internasional untuk mengisi pasar ekspor baru, serta memperkuat kemampuan negosiasi dan posisi dalam upaya menghadapi tekanan dari perdagangan dan diplomasi internasional.