Jakarta (ANTARA News) - Dirut Perum Bulog, Widjanarko Puspoyo, mengakui pembelian gabah petani masih jauh dari target, yaitu baru 1,155 juta ton setara beras dari yang seharusnya 2,1 juta ton setara beras. "Memang masih jauh dari target. Bahkan, saya pesimistis bisa mencapai 1,5 juta ton, karena ini sudah masuk bulan ketujuh dan Oktober sudah tidak ada panen," katanya usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IV (bidang pertanian) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin. Realisasi pengadaan dalam negeri hingga 28 Juni 2006 itu terdiri dari 861.851 ton gabah dan 607.713 ton beras. Widjanarko bahkan pesismistis dapat melakukan pembelian gabah petani sebanyak 350ribu ton setara beras dalam waktu dua bulan ke depan. Sedikitnya pengadaan tahun ini, katanya, antara lain disebabkan oleh tingginya harga gabah di tingkat petani akibat perubahan pola perdagangan beras antar pulau. Berdasarkan laporan BPS, selama 2006 harga gabah kering panen (GKP) selalu di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Pada Mei harga GKP rata-rata Rp2.052,33 per kg atau 18,63 persen diatas HPP yang sebesar Rp1.730 per kg. Harga eceran beras kualitas Cadangan Beras Pemerintah juga meningkat 2,69 persen selama Juni jika dibandingkan dengan Mei yaitu menjadi Rp4,121 per kg. Meskipun demikian, posisi stok Bulog saat ini tergolong aman per 29 Juni 2006 sebanyak 1,36 juta ton. Namun perkiraan stok akhir tahun 2006 sebesar 532.000 ton. Sementara itu, sisa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 15 Juni 2006 tercatat sebesar 122.618 ton beras. Yang digunakan untuk aksi tanggap darurat sebanyak 83.899 ton sisanya digunakan untuk operasi pasar murni yang bertujuan menjaga harga eceran beras tidak melambung sebanyak 38.719 ton. Penggunaan paling banyak untuk tanggap darurat pasca gempa di Yogyakarta sebesar 31.500 ton dan Jawa Tengah 28.500 ton. Untuk mengembalikan CBP menjadi 350 ribu ton, Bulog mengusulkan tambahan subsidi pada APBN-P sebesar Rp833,625 miliar. Sedangkan untuk 2007, Bulog mengusulkan subsidi untuk 350ribu ton beras CBP sebesar Rp1,496 triliun. Sementara itu, Komisi IV DPR RI menyatakan menerima usulan APBN-P 2006 dan RAPBN 2007 untuk kegiatan subsidi dan "Public Service Obligation" (PSO) Perum Bulog untuk kemudian dibahas dalam tim anggaran, pokja Bulog dan tim perberasan. "Sebelum 21 Juni akan selesai pembahasannya untuk dilanjutkan ke tim anggaran," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Mindo Sianipar. Komisi IV juga merekomendasikan pemerintah untuk segera menyelesaikan tagihan Perum Bulog berupa subsidi selisih harga dan biaya perawatan beras dari tahun 2001-2005 sebesar Rp784,9 milir berdasarkan audit BPK.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006