kami edukasi emak-emak karena mereka sebagai ujung tombak pendidikan awal di rumah
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur menyasar kelompok emak-emak (ibu-ibu) dan generasi masa kini atau Gen Z sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah pelanggaran Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Jaktim, Willem Johanes Wetik di Jakarta Timur, Jumat mengatakan bahwa kelompok emak-emak memiliki kerentanan terhadap potensi menjadi korban politik uang sehingga perlu diedukasi agar tidak terhasut oleh oknum-oknum yang ingin mencederai pesta demokrasi dengan tindakan melanggar ketentuan.
“Sebagai komunitas yang paling sering diserang politik uang, emak-emak itu biasanya gampang dipengaruhi, makanya kami kasih pemahaman agar jangan tergoda dengan pola para peserta pemilu, karena kan efeknya lima tahun ke depan,” kata Willem.
Selain itu, kata Willem, emak-emak sering dianggap sebagai simbol moralitas dan integritas dalam masyarakat dan rumah tangga. Mereka dapat berperan dalam mencegah pelanggaran pemilu dan mempromosikan praktik-praktik yang adil dan transparan dalam proses pemilihan.
Willem menyampaikan bahwa edukasi kepada kaum emak-emak dilakukan melalui sosialisasi baik di tingkat kelurahan sampai di tingkat kecamatan. Materi sosialisasi diberikan berupa pencegahan politik uang, politik identitas, hingga ujaran kebencian.
“Jadi, kami edukasi emak-emak karena mereka sebagai ujung tombak pendidikan awal di rumah,” katanya.
Bawaslu, kata Willem, juga menggait Gen Z sebagai upaya memperkuat integritas pemilihan dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan.
“Gen Z itu kami anggap sebagai agen perubahan. Jadi, kami rangkul untuk mengawasi secara partisipatif,” kata dia.
Willem menyampaikan, dalam menggait partisipasi Gen Z, Bawaslu rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tingkat SMA.
Meski begitu, dia mengaku bahwa antisipasi pencegahan pelanggaran pemilu juga membutuhkan peran dari semua pemangku kepentingan, bukan hanya pada Bawaslu.
Berdasarkan data Bawaslu RI tahun 2019, tingkat indeks kerawanan pemilu (IKP) di Kota Jakarta Timur berada pada angka 65 persen. Angka tersebut tertinggi dari seluruh wilayah DKI Jakarta setelah Kabupaten Kepulauan Seribu 43 persen, Jakarta Utara 38 persen, Jakarta Pusat 32 persen, Jakarta Barat 26 persen dan Jakarta Selatan 9 persen.
“Dengan dasar indeks kerawanan kepemiluan itu, kami berusaha masuk di dimensi dimensi, dan kami akan buat penanganan khusus bahwa hal ini harus kita utamakan, kita perhatikan, kita awasi secara melekat,” kata Willem.
Dia menambahkan mencegah pelanggaran pemilu merupakan suatu hal yang sangat penting karena integritas proses pemilihan adalah pondasi dari demokrasi yang sehat. Pelanggaran pemilu dapat mengarah pada ketidakadilan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik, dan bahkan konflik sosial.
“Yang kemarin-kemarin itu kan sering terjadi polarisasi, ada dua kutub yang sama besarnya kemudian tarik menarik dalam kontestasi kepemiluan. Yang namanya pesta itu kan gembira, senang, damai, tidak ada gontok-gontokan atau bahkan ujaran kebencian ataupun caci makian, itu yang kita hindari,” kata Willem.
Baca juga: DKI bersama Bawaslu dan KPU komitmen jaga Jakarta tetap bersih
Baca juga: Satpol PP koordinasikan pengamanan Pemilu 2024 dengan KPU dan Bawaslu
Baca juga: Bawaslu DKI ingatkan larangan pasang spanduk caleg di luar kampanye
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2023
