Jakarta (ANTARA) -
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) pada 18 September 2023 di Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, DKI Jakarta.
 
"Insya Allah akan dibuka dan dihadiri langsung Bapak Presiden Joko Widodo, sudah ada koordinasi dengan pihak protokol istana mengenai hal itu," ujar Gus Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat.
 
Gus Yahya mengatakan pelaksanaan Munas Kombes NU akan berlangsung Senin hingga Rabu (18-20 September 2023). Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama merupakan forum tertinggi setelah Muktamar dalam organisasi Nahdlatul Ulama.
 
Dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) NU hasil Muktamar Ke-34 NU tahun 2021 di Lampung, disebutkan bahwa munas digelar paling tidak dua kali dalam satu kali masa khidmah kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Forum tersebut secara khusus membahas persoalan keagamaan yang diikuti oleh pengurus NU, pengasuh pesantren, maupun ulama, dan para ahli di bidangnya.
 
Munas ini sudah dilaksanakan 14 kali sejak pertama digelar di Yogyakarta pada tahun 1981 sampai terakhir di Jakarta pada tahun 2021. Setiap forum Munas menghasilkan keputusan-keputusan penting bidang keagamaan di masanya.
 
Ada sejumlah topik yang akan dibahas dalam Munas Kombes NU seperti soal ke-NU-an serta kehidupan berbangsa dan bernegara, isu-isu domestik atau persoalan di dalam negeri, hingga berkaitan dengan masalah-masalah global.
 
"Juga sekaligus akan diumumkan satu dewan yang dibentuk oleh PBNU yaitu Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU," ujarnya.
 
Dewan tersebut, kata dia, terdiri atas tokoh atau sesepuh NU yang nantinya akan mendukung agenda gerakan keluarga maslahat. Gerakan tersebut telah dirancang di akar rumput berupa kegiatan di tingkat masyarakat dengan pelibatan massa secara langsung.
 
"Mulai dari aspek keluarga, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya," kata dia.
 
Program tersebut bekerja sama dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Koperasi dan UKM.
 
"Jadi nanti sebagian dari isi program-program gerakan keluarga maslahat NU itu adalah program-program kementerian dan akan kita mulai September ini," ujarnya.
 
Menurut dia, saat ini sudah tiga provinsi yang siap untuk menjalankan program-program ini di tingkat desa yakni di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY Yogyakarta. Nantinya akan berlanjut ke sejumlah desa di provinsi lainnya.
 
"Kami akan secara kontinyu melanjutkan konsolidasi di Jawa Barat dan Banten, dan terus menyeberang ke Sumatra," kata dia.

Baca juga: Munas NU bakal soroti masalah kesehatan, pendidikan hingga kesra

Baca juga: Wapres harap NU berperan membuat politik nasional lebih beretika
 

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023