Myanmar diminta hentikan kekerasan Rohingya

mendesak pemerintah Republik Indonesia ikut serta menyelesaikan permasalahan tersebut

Makassar (ANTARA News) - Massa Organisasi Masyarakat Islam di Makassar, Sulawesi Selatan meminta pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan kemanusiaan dan terhadap umat muslim Rohingya.

"Kami mengutuk keras tragedi kemanusiaan pembantaian terhadap kaum muslim," tegas Ketua Front Pembela Islam, Al Habib Muchsin bin Jafar Al Habsyi di Makassar, Jumat.

Menurutnya, pembakaran Masjid di Yamethin, Meikhtilah, di Myanmar pada 21 Maret 2013 merupakan sebuah tindakan kriminal kemanusiaan diyakini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kami mendesak kepada masyarakat internasional melakukan upaya lebih lanjut dalam menghentikan kekerasan dan pembantaian saudara kita di sana," tuturnya saat menggelar aksi di Kantor DPRD Provinsi Sulsel.

Pihaknya juga mendesak pemerintah Republik Indonesia ikut serta menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mendorong pemberian kemerdekaan bagi muslim Rohingya sesuai dengan amanat dalam pembukaan UUD 1945.

Pemerintah RI, lanjutnya, juga diminta agar sesegera mungkin melakukan tindakan tegas berupa peringatan pemutusan hubungan diplomatik terhadap pemerintah Myanmar sebagai bagian dari komitmen membangun ASEAN.

"Bila tidak ada itikad baik dari Myanmar untuk memperhatikan dan memberikan hak yang sama bagi saudara-saudara muslim kita di Myanmar, maka kami akan melakukan tindakan-tindakan yang kami anggap benar," tegas Muchsin.

Tidak hanya itu, mereka menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat yang peduli dengan kemanusiaan terutama kaum Budha di Indonesia untuk ikut serta dalam menekan pemerintahan Myanmar agar menghentikan penganiayaan dan pembakaran masjid dan rumah umat Islam.

"Menyerukan kepada kaum muslimin khususnya untuk bersama-sama membantu secara moril maupun materil serta mendoakan saudara-saudara kita di Rohingya dan Meikhtilah," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Sulsel, Yongris, saat dihadapan pada pendemo di ruang aspirasi kantor DPRD Sulsel dimediasi dewan mengatakan, pihaknya telah melayangkan pernyataan sikap ditujukan ke pemerintah Myanmar.