Kemenkop UKM gandeng BPS pendataan lengkap koperasi dan UMKM

Pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) 2023 sebagai upaya mendorong terciptanya basis data tunggal koperasi dan UMKM di Indonesia.

“Kami mengajak para kepala dinas yang membidangi koperasi dan UMKM, serta kepala BPS di seluruh provinsi agar saling berkolaborasi dalam melakukan proses updating data yang telah terkumpul,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jumat.

Dari hasil PL-KUMKM yang dilakukan Kemenkop UKM tahun 2022 telah diperoleh sembilan juta data UMKM by name by address. Selanjutnya di tahun 2023 pendataan akan menyasar pada 215 kabupaten/kota di 32 provinsi (kecuali Provinsi DIY dan Bali) pada usaha non-pertanian baik yang menetap maupun tidak menetap.

Teten menambahkan, keberadaan data tunggal menjadi penting bagi 64 juta UMKM di Indonesia yang masih dihadapkan berbagai tantangan, antara lain akses pada pembiayaan, akses pasar, hingga teknologi informasi yang memadai.

“Untuk membantu pelaku UMKM mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM di Tanah Air, sekaligus untuk keperluan perencanaan dan evaluasi,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ketersediaan basis data tunggal koperasi dan UMKM yang mutakhir dan dikelola secara berkelanjutan sebagai single source of truth sangat vital bagi pemerintah dan pengguna data lainnya.

“Ketersediaan basis data tunggal koperasi dan UMKM juga berguna dalam mendukung akurasi dan efektivitas kebijakan pemerintah serta penyasaran program-program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam PL-KUMKM23 ini dengan menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petugas kami,” ujar Amalia.

Adapun pengembangan basis data tunggal sendiri memiliki beberapa urgensi terhadap pengembangan UMKM di Tanah Air, di antaranya mampu menjadi sarana perencanaan pembangunan, dasar penetapan penerima manfaat yang tepat sasaran, pengukuran kinerja UMKM dengan indikator tertentu, hingga mengukur efektivitas program pemberdayaan UMKM melalui pemantauan dan evaluasi.

Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023 dimulai pada 15 September hingga 14 Oktober 2023. Informasi yang dikumpulkan antara lain terkait dengan informasi unit usaha/perusahaan yang mencakup nama usaha dan alamat, informasi pelaku usaha, hingga informasi karakteristik usaha.
Baca juga: Peneliti: Pendataan UMKM bantu pengambilan kebijakan lebih akurat
Baca juga: Jawa Barat siap laksanakan Pendataan Lengkap Koperasi UMKM