"Iya (ditambah SMP dan SMA/SMK), ya seyogyanya begitu," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartonodi kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat.
Heru menyebutkan, ada beberapa konsep yang perlu disatukan. Jika di suatu wilayah tersebut memiliki lahan, maka akan dibangun SD ataupun SMA/SMK sesuai kebutuhan.
Baca juga: Pembangunan dua SMP ramah lingkungan di Jakbar masuk akhir lelang
Anggota DPRD DKI Jakarta Nurhasan menganjurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah fasilitas sekolah untuk tingkat SMP hingga SMA/SMK di kawasan padat penduduk demi meningkatkan kualitas pendidikan warga.
Dia menyebutkan, Pancoran di Jakarta Selatan, Cakung di Jakarta Timur, Penjaringan di Jakarta Utara, Palmerah di Jakarta Barat. Bahkan di Kabupaten Kepulauan Seribu.
Kecamatan dan kabupaten itu merupakan wilayah yang kekurangan SLTP DAN SLTA.
Baca juga: Polisi minta sekolah dampingi orang tua jemput pelajar yang ditangkap
Nurhasan menuturkan pemenuhan kewajiban penyediaan anggaran pada bidang pendidikan sudah seharusnya tergambar jelas dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Mengingat masalah pemerataan kesempatan dalam layanan pendidikan selalu saja menjadi gugatan dari warga Jakarta.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, jumlah peserta didik di DKI Jakarta didominasi oleh negeri dengan 986.699 siswa atau 51,98 persen dari total keseluruhan. Sedangkan jumlah peserta didik swasta sebanyak 911.381 siswa atau 48,02 persen.
Peserta didik SD dan MI merupakan yang terbanyak degan 893.816 orang. Jumlah tersebut berbeda cukup jauh dengan jumlah peserta didik SMP dan MTS di posisi kedua dengan 421.376 siswa.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
