"Sebelumnya, kita hanya fokus pada peningkatan kualitas belanja daerah sehingga pilar kedua Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yakni harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah menjadi hal baru yang sangat penting," kata Luky Alfirman dalam acara Seminar Kualitas Belanja Transfer ke Daerah yang diselenggarakan oleh Bappenas RI, di Jakarta, Kamis.
Sebagai contoh, berbicara mengenai pengentasan angka kemiskinan ekstrem, lanjut Luky, tidak akan tercapai bila hanya mengandalkan program-program pemerintah pusat. Ia menyebutkan, perlu adanya dukungan program dari pihak yang paling kecil, yakni perangkat desa.
Adapun dukungan itu terlihat melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang disusun berdasarkan rekomendasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari Sekretaris Daerah.
"Dari masing-masing RAPBD ini, kami mendapatkan gambaran terkait mana saja pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen untuk mendukung program prioritas nasional melalui alokasi belanja daerahnya," kata Luky.
Luky menyampaikan, pemerintah pusat juga telah menyiapkan mekanisme penghargaan bagi pemerintah daerah dalam bentuk insentif fiskal guna memastikan implementasi program-program dukungan tersebut.
Ia menjelaskan, besaran insentif fiskal tahun ini adalah sebesar Rp8 triliun yang dibagi untuk tahun sebelumnya serta tahun yang sedang berjalan. Insentif fiskal itu diberikan kepada pemerintah daerah yang program-programnya menunjukkan hasil dalam mendukung kebijakan prioritas nasional.
Luky berharap, dengan mekanisme penghargaan tersebut, pemerintah daerah termotivasi untuk meningkatkan kualitas belanja daerah bukan hanya melalui belanja pegawai, namun juga pembuatan berbagai program kerja yang dapat dirasakan langsung hasilnya oleh masyarakat daerah.
Baca juga: Kemenkeu sebut penerimaan negara dari ekspor laut terbilang kecil
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Sella Panduarsa Gareta
Copyright © ANTARA 2023
