Legislator desak DKI segera atasi meningkatnya angka pengangguran

pemerintah harus mampu menjembatani kemitraan UMKM melalui berbagai cara

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Karyatin Subiyantoro mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengatasi meningkatnya angka pengangguran di Jakarta.

"Angka pengangguran naik 8,21 persen, saya minta Pemprov DKI Jakarta memperhatikan ini," kata Karyatin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Karyatin menuturkan adanya pandemi COVID-19 membuat ekonomi terpukul cukup parah serta saat ini belum sepenuhnya pulih terutama di sektor perdagangan, retail, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Terlebih lagi, jelas Karyatin, hadirnya era transformasi digital yang menyebabkan disrupsi pada sektor-sektor ekonomi tertentu yang berdampak pada terjadinya pemutusan hubungan kerja dan tidak terserapnya angkatan kerja baru.

"Pengurangan angka pengangguran bisa dilakukan dengan menambah program pelatihan tenaga kerja untuk jenis-jenis pekerjaan yang banyak dibutuhkan pasar kerja termasuk pasar kerja luar negeri, keterampilan usaha, serta pembinaan dan pengembangan UMKM," tuturnya.

Dia juga meminta agar pemerintah harus mampu menjembatani kemitraan UMKM melalui berbagai cara serta kebijakan yang tepat untuk memperbaiki iklim usaha serta mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

Sementara, anggota DPRD DKI lainnya, Abdul Azis menyebut pemerintah perlu memprioritaskan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi warga DKI Jakarta.

Azis menerangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat pengangguran di Jakarta mencapai 397.623 orang pada Februari 2023.

"Jumlah tersebut naik dibandingkan pada Agustus 2022 yang sebanyak 377.294 orang," ujar Azis.

Maka dari itu, pihaknya mendorong agar Pemprov DKI Jakarta memperbanyak ruang usaha melalui lokasi binaan dan lokasi sementara terutama pada daerah-daerah strategis.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menjawab pertanyaan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI menyatakan tengah menggencarkan sejumlah penanganan pengangguran di sejumlah wilayah Ibu Kota.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membentuk tenaga kerja mandiri, bursa kerja (job fair), bazar, pelatihan keterampilan kerja kejuruan, dan pengembangan sistem informasi pasar kerja," ujar Heru.
Baca juga: DKI kejar target 28.000 warga dapat lapangan pekerjaan tahun ini
Baca juga: Legislator berharap perluasan lapangan kerja jadi fokus tahun 2024
Baca juga: Pemprov DKI harus dorong lapangan kerja baru