Pemerintah terus menyediakan rumah layak huni di Bengkulu lewat FLPP

Berdasarkan data Susenas 2017-2021 rumah layak huni cukup besar yaitu sekitar 275.000.

Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah pusat terus menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat Provinsi Bengkulu lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Berdasarkan data Susenas 2017-2021 rumah layak huni cukup besar yaitu sekitar 275.000, atau 48,64 persen hampir 50 persen dari total rumah yang ada, yang tidak layak huni di Provinsi Bengkulu. Untuk itu, SMF bersama 3 program, yaitu program pemerintah FLPP bekerja sama dengan BTN," kata Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, di Bengkulu, Kamis.

Kemudian masyarakat belum bisa mendapatkan program FLPP, masyarakat bisa mendapatkan lewat program peningkatan kualitas rumah kumuh yang diinisiasi oleh SMF menggunakan dana CSR, kerja sama dengan program Kotaku Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

"Peningkatan rumah kumuh yang menjadi arahan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di mana program ini ditujukan untuk masyarakat lebih bawah lagi yang bisa belum bisa mendapatkan program FLPP. SMF memperbaiki ratusan rumah di seluruh Indonesia," kata dia lagi.

Lewat program FLPP, menurut Ananta, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu 5 persen selama tenor berjalan menjadi lebih mudah terealisasi.

"Sejak 2018 dan di sini SMF turut berpartisipasi dalam penyaluran porsi 25 persen program KPR yang dananya didapatkan sebagian dari APBN melalui penyertaan modal negara (PMN)," kata dia.

Dengan program tersebut, menurut Ananta, diharapkan mampu menjawab tantangan perumahan bagi masyarakat dengan pendapatan kurang lebih Rp4 juta per bulan. Menurut dia, seharusnya FLPP itu dapat pula menutup kekhawatiran milenial yang didengungkan sulit punya rumah.

"Program FLPP merupakan wujud nyata dari kehadiran pemerintah untuk sektor perumahan yang memungkinkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar," ujarnya.
Baca juga: Bupati: Bedah rumah percepat capaian pembangunan rumah layak huni
Baca juga: Kemenkeu: Penyaluran FLPP di Bengkulu semester I 2023 Rp124,5 miliar