KSP dorong KPU ciptakan Pemilu 2024 ramah disabilitas

Jakarta (ANTARA) - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menciptakan Pemilu 2024 yang ramah bagi pemilih dari kelompok disabilitas yang jumlahnya sebanyak 1,1 juta orang.

“Inklusifitas dan aksesibilitas menjadi isu yang harus disiapkan secara serius oleh KPU. Jangan sampai hak pilih kaum disabilitas ini tidak terfasilitasi dengan baik yang ujungnya membuat tingkat partisipasinya rendah,” kata Jaleswari usai mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilu 2023, di Jakarta, Kamis, sebagaimana keterangan tertulis di Jakarta.

Jaleswari mengatakan persoalan fasilitasi hak pilih dari kelompok-kelompok disabilitas menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Rakor Kesiapan Pemilu 2024, di Surabaya, pada 12-13 September 2023.

Pembahasan dilakukan atas fakta yang diungkapkan Komisi Nasional Disabilitas, di mana penyandang disabilitas masih menghadapi beberapa hambatan dalam menyalurkan hak pilihnya, seperti soal pendataan, tantangan kondisi geografis, dan kesadaran masyarakat.

Menjawab tantangan tersebut, tegas Jaleswari, Kantor Staf Presiden mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera melakukan upaya untuk memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024.

“Misalnya, terkait penyediaan template surat suara dengan huruf braille di TPS, lokasi TPS yang harus dapat diakses oleh kursi roda, dan kesiapan petugas di TPS. Pemilu 2024 harus ramah disabilitas,” ujarnya.

Selain persoalan fasilitasi hak pilih dari kelompok disabilitas, tutur Jaleswari, Rakor Kesiapan Pemilu 2024 juga membahas dua isu lain yang tak kalah pentingnya, yakni penguatan pencegahan politik uang dan penanganan ujaran kebencian.

Menurutnya, isu-isu terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 harus ditangani dengan cepat, mengingat kerangka waktunya semakin ketat. Kantor Staf Presiden sendiri, tambah Jaleswari, akan segera melakukan debottlenecking dan langkah-langkah koordinatif lanjutan bersama stakeholder terutama pada kelompok-kelompok pemilih.

“Isu-isu yang masih ada ini harus ditangani dengan cepat dan dapat terselesaikan secara tuntas sehingga pemilu dapat berjalan luber, jurdil, dan demokratis sesuai cita-cita kita bersama," kata Jaleswari.

Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilu 2024 dihadiri perwakilan KPK, Bawaslu, Bappenas, perguruan tinggi, dan DPP partai politik se-Jawa Timur.