Wamendagri: Aparat desa lakukan terobosan untuk masyarakat sejahtera

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan aparatur pemerintahan desa harus melakukan terobosan untuk menyejahterakan masyarakat.

"Harus melakukan terobosan di desa untuk mengurangi angka kemiskinan, angka stunting, untuk menyejahterakan masyarakat desa," katanya saat pembukaan rapat penguatan stakeholder atau pemangku kepentingan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Regional I Tahun 2023, di Bali, Kamis.

John Wempi, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, mengatakan pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar kepada desa, salah satunya melalui pemberian dana desa. Sejak 2015–2022, kata dia, jumlah dana desa yang diberikan sekitar Rp468,65 triliun.

Menurutnya, alokasi anggaran dana desa tersebut menuntut kesiapan aparatur pemerintah dan kelembagaan desa untuk mengelola-nya dengan baik, cermat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, dia mengakui masih terdapat desa yang kurang memiliki kemampuan mengelola dan memanfaatkan dana desa secara optimal dalam bentuk belanja desa.

"Bahkan, seringkali belanja desa tidak sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa," kata John Wempi.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat dana desa belum dapat memberikan dampak signifikan terhadap tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi produktif, peningkatan pelayanan umum, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa.

"Situasi ini tentunya akan mendorong tenaga kerja produktif di pedesaan mencari pekerjaan di perkotaan dan menyebabkan desa kekurangan tenaga kerja produktif untuk mengelola potensi atau pun sumber daya yang ada di desa," tutur Wamendagri.

Meski begitu, dia mengapresiasi hal-hal positif terkait desa pasca-resminya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Wamendagri, saat ini jumlah desa sebanyak 83.794.

Dia pun memerinci bahwa jumlah desa sangat tertinggal berkurang 9.015, yakni dari 13.453 menjadi 4.438. Sementara itu, desa tertinggal berkurang 24.354, yakni dari 33.592 menjadi 9.238 desa.

Kemudian, desa berkembang bertambah 11.011, dari 22.888 menjadi 33.893. Desa maju bertambah 16.641, dari 3.608 menjadi 20.249; sementara desa mandiri menjadi 6.239 dari 174 desa.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro menjelaskan rapat tersebut merupakan langkah strategis guna memperkuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program di daerah.

Selain untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, kata Eko, kegiatan tersebut juga merumuskan kebijakan exit strategy guna mendorong keberlanjutan kegiatan pasca-P3PD.