Komisi IV DPR sarankan KKP berikan perhatian pada wilayah perbatasan

Saran saya KKP juga perlu memberikan alokasi khusus kepada di Aruk (Kalimantan Barat), Skouw (Papua), Motaain (NTT), sebagai bentuk kehadiran negara di bidang kelautan dan perikanan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Ansy Lema menyarankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan perhatian khusus kepada wilayah perbatasan di Indonesia, di antaranya Aruk di Kalimantan Barat, Skouw di Papua dan Motaain di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Saran saya KKP juga perlu memberikan alokasi khusus kepada di Aruk (Kalimantan Barat), Skouw (Papua), Motaain (NTT), sebagai bentuk kehadiran negara di bidang kelautan dan perikanan,” ujar Ansy Lema dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan KKP yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Adapun alokasi yang diminta Komisi IV untuk tiga wilayah tersebut yakni total Rp9 miliar untuk kegiatan pembangunan sektor kelautan perikanan di kawasan perbatasan negara.

Alokasi ini sesuai dengan pelaksanaan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) RI nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk (Kalbar), Motaain (NTT), dan Skouw-Papua serta Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pun menyanggupi permintaan anggota dewan itu.

“Siap,” tuturnya.

Dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, KKP melaporkan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7,10 triliun. Anggaran ini mendapatkan penambahan sebesar Rp57,10 miliar, setelah pada rapat kerja sebelumnya (31/8), KKP mendapatkan anggaran sebesar Rp7,04 triliun.

Dari total anggaran yang didapat, pihaknya akan mengalokasikan sebesar Rp659,66 miliar untuk Sekretariat Jenderal (Setjen), kemudian Inspektorat Jenderal sebesar Rp87,25 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap sebesar Rp946,54 miliar.

Serta Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1,22 triliun, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebesar Rp 1,14 triliun, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSKP) Rp386,88 miliar.

Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp657,63 miliar, sementara untuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,47 triliun serta Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp529,61 miliar.

Baca juga: KKP dapat tambahan anggaran 2024 sebesar Rp57,1 miliar
Baca juga: KKP dongkrak produksi lima komoditas perikanan budi dayaBaca juga: KKP dongkrak produksi lima komoditas perikanan budi daya
Baca juga: Komisi IV setujui pagu anggaran KKP Rp7,04 triliun pada 2024