Serang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengharapkan Forum Kolaborasi Pengawasan Desa dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun desa di provinsi itu.

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar di Serang, Kamis, mengatakan forum ini diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten agar mampu meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk membangun komitmen pembangunan desa.

"Pembentukan forum ini diinisiasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten dengan harapan dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun desa di Provinsi Banten," katanya.

Menurutnya, hal ini juga sejalan dengan mandatori Presiden Republik Indonesia di mana berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan desa.

"Dapat kita lihat berbagai proyek-proyek strategis yang bisa dilakukan pada dasarnya di manapun tempat aktivitas itu basisnya dimulai dari desa dan kelurahan," katanya.

Baca juga: BPKP gagas pengawasan desa kolaboratif

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten Farid Firman mengatakan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelola keuangan desa dengan berlandaskan kolaborasi berbagai pihak yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja desa.

"Karena desa ini juga berusaha menyampaikan program strategis daerah dan nasional sebagai aktivitas pembangunannya," katanya.

Dalam pelaksanaannya mampu menciptakan pembangunan yang akuntabel dalam rangka peningkatan produktivitas transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

"Dari sini kita bisa melihat apakah masih terdapat permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan atau lemahnya pembinaan dan pengawasan yang 'outcome'-nya (luaran) berbaur dengan dana kesejahteraan," katanya.

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan melalui pengawasan, katanya, maka perlu adanya kolaborasi pengawasan internal antara pengawas pusat, daerah, dan desa sehingga mampu menciptakan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat desa.

"Kita juga terus berkolaborasi dengan membangun sebuah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sikeudes) yang mana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban mampu kita lakukan dan terus kita tingkatkan," katanya.


Sebelumnya, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengukuhkan Forum Kolaborasi Pengawas Desa di Aula Dinas PUPR, KP3B, Kota Serang, Rabu (13/9).

Baca juga: Sekda Bali dukung digitalisasi sistem pengawasan Dana Desa
Baca juga: Dana desa, Kemendagri bentuk tim gabungan pengawasan dan pembinaan

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2023