Presiden Evo Morales usir wakil USAID dari Bolivia

Tidak ada lagi USAID, yang memanipulasi dan memanfaatkan para pemimpin kita."

La Paz (ANTARA News) - Presiden Evo Morales pada Rabu mengumumkan pengusiran para wakil Badan Pembangunan Amerika Serikat (USAID) dari Bolivia, sekaligus menuduh bahwa institusi itu mencampuri urusan dalam negeri negaranya.

Dalam pidato tegas di hadapan para buruh yang menggelar aksi May Day, presiden beraliran kiri dari negara termiskin di Amerika Selatan itu mengatakan USAID berada di Bolivia untuk tujuan politik, bukan sosial.

Dia tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana badan AS itu mencampuri urusan dalam negeri Bolivia.

USAID telah beroperasi di negara itu sejak 1964.

Morales, yang memerintah sejak 2006, sebelumnya telah mengusir duta besar AS dan perwakilan Dinas Pemberantasan Narkoba AS pada 2008 atas alasan yang sama.

Bolivia sendiri memang terkenal sebagai negara produsen daun koka, yang merupakan bahan baku kokain.

"Tidak ada lagi USAID, yang memanipulasi dan memanfaatkan para pemimpin kita," kata Morales dalam pidato yang disampaikan di Plaza de Armas, La Paz.

Morales mengatakan Bolivia merasa tersinggung dengan pernyataan terbaru dari Menteri Luar Negeri AS John Kerry yang menyebut Amerika Latin adalah "halaman belakang" Amerika Serikat.

Amerika Serikat, katanya, mungkin berpikir bahwa mereka dapat memanipulasi secara politik dan ekonomi tetapi hal itu adalah masa lalu.

Di Bolivia, USAID membantu Bolivia dalam memperbaiki sistem pelayanan kesehatan serta menjalankan sejumlah program lingkungan dan pembangunan berkesinambungan lainnya.

Berdasarkan laman USAID, tercantum bahwa tujuan utama mereka di negara itu adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian Bolivia dan ketahanan pangan, serta memperluas akses terhadap layanan sosial dan meningkatkan kompetisi di antara perusahaan kecil dan menengah.

Dalam pidato Rabu itu, Morales juga mengumumkan sejumlah aturan baru yang dirancang untuk keuntungan para buruh serta mengingatkan tujuh tahun nasionalisasi pemerintah di sektor hidrokarbon, yang dilakukan terhadap puluhan perusahaan minyak di negara itu. (P012/M016)