Buruh Perkebunan tuntut audit Dapenbun PTPN II

Ini bisa dijadikan rekomendasi untuk Menteri BUMN Dahlan Iskan"

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah buruh dari Serikat Pekerja Perkebunan menuntut audit Dana Pensiunan Perkebunan (Dapenbun) di PT Perkebunan Nusantara II Sumatera Utara agar lebih transparan dalam pengelolaan dana untuk pembayaran gaji serta dana pensiun itu.

"Utang perusahaan semakin banyak, padahal setiap bulannya gaji kami dipotong sebesar enam persen untuk Dapenbun," kata Ketua Kantor Wilayah SPBUN Berawijaya Meliala di Jakarta, Rabu.

Berawijaya menyebutkan hingga 2011 utang perusahan meningkat menjadi Rp789 miliar dari Rp98 miliar pada 2003.

"Ini bisa dijadikan rekomendasi untuk Menteri BUMN Dahlan Iskan," katanya.

Dalam aksi massa bertepatan Hari Buruh Internasional tersebut, SPBUN juga menuntut penyesuaian upah dan gaji karyawan, santunan hari tua (SHT), penanganan Jamsostek serta penghargaan pengabdian karyawan selama 25 tahun dalam bentuk medali yang belum diberikan sejak 2005.

"Karyawan tidak mempunyai kartu dan lamanya pembayaran jaminan kematian karyawan," katanya.

SPBUN juga mengaku khawatir akan besarnya saham yang dimiliki perusahaan asing, yakni PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) sebesar 60 persen, sementara PTPN II hanya sebesar 40 persen.

"Kami khawatir akan adanya outsourcing dari perusahaan yang dipimpin pihak asing dari Malaysia tersebut dan mengabaikan perjanjian kerja sama sebagai payung hukum di PTPN II," katanya.

Berawijaya mengatakan pihaknya telah mengajukan rekomendasi tersebut kepada Kementerian BUMN untuk bisa diproses.