Islamabad (ANTARA News) - Panglima militer Pakistan, Selasa, mengatakan bahwa pemilihan umum yang dijadwalkan digelar pada Mei akan diadakan tepat waktu dan membantu memperkuat demokrasi di negara yang pernah dipimpin militer selama setengah sejarahnya itu.
Pemilihan umum itu akan menandai transisi kekuasaan demokratis pertama setelah pemerintahan sipil berkuasa selama lima tahun penuh setelah periode terakhir kediktatoran berakhir pada tahun 2008.
"Insya Allah, pemilihan umum akan diselenggarakan di negara ini pada 11 May. Kita tidak harus merasa curiga atau ragu tentang hal itu," kata Jenderal Ashfaq Kayani dalam pertemuan militer di Kota Rawalpindi.
"Ini memang merupakan kesempatan emas, yang dapat mengantar pada era penuh dengan nilai-nilai demokrasi di negeri ini," kata jenderal berusia 61 tahun itu.
Militer Pakistan yang kuat masih dilihat sebagai kekuatan pendorong di belakang kebijakan keamanan nasional negara bersenjata nuklir itu serta dipandang dengan kecurigaan mendalam oleh kelompok politisi sipil.
Tapi Kayani, yang mengambil alih kepemimpinan militer dari mantan penguasa militer Pervez Musharraf, mengatakan sudah waktunya untuk bergerak maju.
"Menurut pendapat saya, itu bukan hanya retribusi, tapi kesadaran dan partisipasi massa yang benar-benar bisa mengakhiri permainan petak umpet antara demokrasi dan kediktatoran ini."
"Keselamatan kita berada dalam keberhasilan mengubah pemerintahan menjadi platform representasi publik yang sesungguhnya, "tambahnya.
Kayani menambahkan tentara sedang melakukan bagiannya untuk memastikan pemilihan umum yang damai menyusul gelombang serangan terhadap politisi dan pekerja pemilihan umum yang sejauh ini telah menewaskan 61 orang sejak 11 April, menurut hitungan AFP.
"Saya yakinkan Anda, bahwa kami berkomitmen untuk sepenuh hati membantu dan mendukung pelaksanaan, pemilihan umum yang adil, bebas dan damai, yang terbaik dari kemampuan kami dan tetap dalam batas-batas konstitusi.
Ketakutan serangan dan ancaman langsung dari Taliban terhadap tiga
partai dalam pemerintahan telah membatasi kampanye terbuka menjelang pemilihan umum.
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
