"Sebenarnya kami juga jenuh karena menuntut hal yang sama, tapi keputusan pengupahan itu diundur terus," kata anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Wisley Manuhung, yang bekerja di pabrik garmen di kawasan industri Cikarang, Bekasi.
Mereka masih menuntut upah yang lebih tinggi karena merasa belum menerima upah yang sesuai dengan standar hidup layak di kawasan industri.
Sementara penerapan sistem alih daya, menurut anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Gultom, membuat sebagian pelaku industri menggunakan jasa pihak ketiga untuk merekrut pekerja untuk bidang pekerjaan inti meski seharusnya tidak diperbolehkan.
"Kewajiban perusahaan untuk mengangkat pegawai masih dilimpahkan ke yayasan sehingga kesejahteraan mereka, seperti jaminan kesehatan seringkali tidak terpenuhi," kata Gultom.
Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Wawan, mengatakan, upah para pekerja alih daya juga seringkali ditangguhkan oleh penyedia layanan tenaga alih daya.
"Kami minta pemerintah menindak tegas perusahaan-perusahaan dan yayasan yang menangguhkan upah buruh karena ada sebagian perusahaan dan yayasan yang tidak mau ikuti keputusan pemerintah," kata Wawan.
Selain kedua tuntutan itu, para pekerja menuntut penerapan sistem jaminan sosial nasional, penghentian pemberangusan serikat pekerja, pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga, dan revisi Undang-Undang Buruh Migran No. 39 tahun 2004.
Beberapa organisasi massa seperti Komite Aksi Perempuan juga mengusung isu diskriminasi, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap buruh perempuan.
Seperti pada peringatan Hari Buruh tahun sebelumnya, buruh berbagai perusahaan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Serang, dan Cilegon turun ke jalan untuk menyuarakan lagi tuntutan mereka.
Berharap aksi mereka kali ini bisa membawa perubahan.
Pewarta: Imam Santoso
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2013
