Kemenkeu harapkan defisit di bawah tiga persen

Jangan sampai lebih dari 2,4 persen, kalau lebih dari itu jadi terlalu tipis dengan batasan tiga persen, dan menimbulkan risiko tersendiri,"

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengharapkan defisit anggaran tetap terjaga di bawah tiga persen dari PDB agar risiko fiskal dari kelebihan belanja subsidi energi dan bantuan sosial tidak terlalu tinggi.

"Jangan sampai lebih dari 2,4 persen, kalau lebih dari itu jadi terlalu tipis dengan batasan tiga persen, dan menimbulkan risiko tersendiri," ujarnya saat ditemui seusai acara Musrenbangnas di Jakarta, Selasa.

Mahendra mengatakan, pemerintah segera mengajukan perubahan APBN karena adanya asumsi makro yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini serta kemungkinan penambahan kompensasi akibat rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Untuk itu, ia mengharapkan APBN perubahan dapat mengantisipasi kebijakan terkait BBM dan adanya perbedaan indikator ekonomi makro, tanpa membahayakan defisit anggaran serta menimbulkan risiko baru.

"Kami sudah mengantisipasi adanya kebijakan ini, tapi semakin lama kami memperoleh keputusan itu dapat menimbulkan risiko dan ketidakpastian" ujarnya.

Mahendra menambahkan isu kelebihan konsumsi BBM telah menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fiskal sehingga upaya menjaga defisit anggaran sesuai UU tersebut dapat ikut mempertahankan stabilitas ekonomi.

"Ketidakpastian dapat memberikan dampak dan kepercayaan untuk menjaga fiskal, jadi kita harus mampu menjaga stabilitas ekonomi," katanya.

Pemerintah dalam APBN 2013 menetapkan defisit anggaran sebesar 1,65 persen dari PDB atau sebesar Rp153,3 triliun, namun apabila terjadi kelebihan belanja subsidi energi, defisit diperkirakan mencapai 2,4 persen dari PDB.

Dalam pengajuan APBN-Perubahan 2013, diperkirakan defisit anggaran makin melebar karena pemerintah wajib memberikan kompensasi bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pemerintah baru akan menaikkan harga BBM bersubsidi, apabila masyarakat miskin mendapatkan bantuan sosial yang memadai dalam bentuk bantuan langsung sementara masyarakat, sehingga tingkat kemiskinan tidak makin melebar.

(S034/S025)