JMM: Polemik tayangan azan Ganjar bukan politik identitas

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal mengatakan, tayangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam video klip adzan di salah satu stasiun televisi swasta bukan politik identitas.

"Saya melihat dalam konteks syiar, ajakan untuk sholat itu dari tokoh publik. Itu pesannya baik. Tidak ada ajakan lain.Toh juga sama saja jika video tersebut menampilkan sosok lain di luar Ganjar," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Menurut dia, persoalan itu menjadi polemik terletak pada penafsiran orang akan politik simbol, namun itu pun subjektif. Alasannya, karena tidak ada simbol partai atau atribut politik yang dimunculkan.

Kemudian, ia menilai video klip azan itu menyampaikan pesan bahwa tokoh publik calon pemimpin negeri, untuk terus selalu mengajak dan memberi contoh pada kebaikan.

"Itu baik, karena ajakan untuk taat beribadah," ujarnya.

Syukron mencontohkan adanya tayangan di televisi yang juga menampilkan sosok bacapres Anies Baswedan, ataupun tokoh politik lain menjelang waktu berbuka puasa beberapa waktu lalu.

"Itu sebagai sesuatu hal yang biasa, bahkan baik untuk syiar Ramadhan, bukan politisasi agama apalagi politik identitas," katanya menegaskan.

Dia pun mendukung bakal calon presiden atau wakil presiden yang lain melakukan hal yang sama. Sehingga, dia menyarankan tokoh publik yang lain atau para calon pemimpin, untuk bisa mencontohkan hal-hal kebaikan seperti itu.

"Nanti publik akan menilai dengan sendirinya," ujarnya.

Menurut dia, yang sebenarnya adalah politik identitas yakni menjadikan tempat ibadah sebagai sarana kampanye, bahkan kampanye hitam menyerang dan menjelek-jelekan calon lain.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo muncul dalam video azan magrib di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia. Tayangan tersebut menimbulkan persepsi dan dikaitkan dengan politik identitas.

Atas kejadian itu, KPI meminta stasiun televisi yang menayangkan tayangan azan tersebut untuk memberikan klarifikasi.

"Kami tengah lakukan kajian terhadap hal tersebut dan kami minta segera klarifikasi Lembaga Penyiaran yang menayangkan," ujar Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Aliyah dikutip dari keterangan tertulis yang sama.

Aliyah menyebut KPI telah mengirimkan surat ke stasiun televisi yang bersangkutan. Hal itu guna menanyakan kesediaan waktu pihak stasiun televisi untuk klarifikasi.

"Kami sudah mengirimkan surat tinggal nunggu respons kesediaan waktu dari pihak lembaga penyiaran," ucap Aliyah.