Menpan dorong digitalisasi izin "event" untuk gerakkan ekraf

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB ) Abdullah Azwar Anas mendorong digitalisasi layanan perizinan "event" secara terintegrasi untuk semakin menggerakkan ekonomi kreatif.

Hal ini merupakan bagian dari aktualisasi reformasi birokrasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Jadi, memang Presiden Jokowi dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu memutuskan untuk memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Ada 9 prioritas yang sedang diperbaiki pemerintah, salah satunya perizinan 'event' yang hari ini diujicobakan,” ujar Anas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Anas mengatakan penyelenggaraan "event" yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu pengungkit perekonomian. Apalagi, sektor ekonomi kreatif telah membuka jutaan lapangan kerja.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait yang telah bekerja keras mewujudkan digitalisasi pelayanan perizinan "event" secara terintegrasi melalui pemangkasan bisnis yang signifikan.

“Dengan pemangkasan proses bisnis, kemudahan perizinan, dan deregulasi, kami di pemerintah, ada Kapolri, Menparekraf, Menteri Investasi, Menteri BUMN yang dikoordinasikan Menko Marvest berharap 'event'-'event' semakin banyak hadir, termasuk band-band Indonesia dan dunia untuk menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.

Mantan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur ini, menjelaskan bahwa kerja sama antara K/L menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor berbagai instansi pemerintahan adalah hal yang mungkin dilakukan. Sinergi dan kolaborasi tersebut ternyata telah menjadi budaya Pemerintah Indonesia, terutama untuk mempermudah masyarakat maupun dunia usaha untuk berinteraksi dengan pemerintah.

“Ini angin segar untuk para 'event organizer', para promotor, karena sudah semakin simpel. Misalnya tidak perlu rekomendasi polsek, artinya itu ada pemangkasan proses bisnis," ucap Anas.

"Tadi ada teman-teman Asosiasi Promotor Musik yang berharap proses izin 'event', seperti di luar negeri, 'submit'-nya di satu tempat dan cepat. Saya kira itu sudah terakomodasi di digitalisasi layanan yang hari ini diujicobakan,” sambungnya.

Dalam digitalisasi layanan perizinan "event" yang diujicobakan, semua sistem antarinstansi telah terintegrasi, termasuk sistem di OSS dan Polri. Bila dulu penyelenggara "event" harus mengisi izin secara terpisah di banyak instansi, sekarang cukup dalam satu sistem.

"Dan sesuai arahan Presiden Jokowi, ini bukan aplikasi baru. Tapi ada interoperabilitas. Polri, Tim Transisi dari BUMN, seperti Telkom dan Peruri, Kemenparekraf, Kementerian Investasi, dan kementerian/lembaga lain luar biasa mengorkestrasi ini,” tutur dia.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan "event" menjadi pendorong yang efektif dalam menggeliatkan perekonomian.

“Kita harapkan ini menjadi dorongan karena 3.000 'event' di Indonesia tahun ini akan menyumbang Rp162 triliun dan menciptakan banyak lapangan kerja," ungkap Sandi.

Ia menambahkan uji coba ini menjadi ajang bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas layanan ke depan sehingga masyarakat terutama pelaku usaha pertunjukan sebagai "user" diharapkan aktif dalam memberikan masukan terkait digitalisasi layanan perizinan ini.