OJK-Pj Gubernur bahas literasi keuangan dan penanganan inflasi

Makassar, Sulsel (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas soal literasi keuangan dan penanganan inflasi di Rumah Jabatan Gubernur, Makassar, Sulsel, Minggu (10/9/2023) malam.

Melalui keterangan pers, yang diterima di Makassar, Sulsel, Senin, disebutkan, dalam pertemuan tersebut hadir Kepala Eksekutif Pengawas Prilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi, yang didampingi Kepala OJK Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) Darwisman, dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Lana Soelastianingsih.

"Saya senang dan berbahagia bisa bersilaturahmi dengan pimpinan OJK dan LPS serta berdiskusi agar pemahaman kita sama," kata Bahtiar saat menerima kunjungan OJK tersebut.

Ia menyampaikan penanganan inflasi harus dilakukan secara bersama-sama dan bukan hanya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga stakeholder lainnya.

"Termasuk, OJK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, untuk lebih proaktif dan kolaboratif dalam upaya terciptanya stabilitas, pertumbuhan, dan penguatan industri jasa keuangan yang memberikan manfaat terjadinya gerak ekonomi yang cepat dan berkelanjutan," katanya.

Selain itu, lanjutnya, untuk memitigasi risiko dampak inflasi terhadap sektor jasa keuangan dan ekonomi.

Bahtiar, yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri ini berharap pertumbuhan terjadi merata di seluruh wilayah, bukan hanya di Makassar.

"Sistem keuangan memang besar, salah satunya memang soal perbankan dan keuangan. Ini yang kita bicarakan juga supaya swasta di sini juga bisa tumbuh, serta pertumbuhan tidak hanya terpusat di Makassar saja," sebutnya.

Bahtiar juga mendorong peranan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mempercepat akses keuangan daerah dalam mendorong perekonomian daerah, karena untuk membangun Indonesia harus dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif.

"Tapi, yang paling mendasar adalah tingkat literasi keuangan yang justru cenderung lemah di Sulsel, walaupun tingkat inklusi keuangan Sulsel mencatatkan prestasi melebihi nasional, sehingga butuh sentuhan khusus," urainya.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Salampua menyebutkan pada 2022 tingkat literasi keuangan Sulsel baru di angka 36,88 persen, sedangkan nasional 49 persen.

Bahtiar meminta Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri atas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS intens melakukan sosialisasi serta edukasi keuangan dan perbankan.

"Bagi saya, literasi keuangan penting. Literasi keuangan kita dapat semakin meningkat ketika empat lembaga negara ini beroperasi dengan baik di daerah ini. Jadi, saya yakin literasi keuangan akan meningkat," tegasnya.

Untuk itu, ia mendukung rencana dibukanya dan penempatan kantor perwakilan LPS yang juga dibahas pada pertemuan ini.

Sedangkan, Frederica Widyasari menyampaikan apresiasinya atas penerimaan dan sambutan pada pertemuan ini.

Ia menjelaskan sebelum adanya OJK, pengawasan sektor keuangan terpisah-pisah, sehingga banyak kasus kejahatan memanfaatkan celah tersebut.

"Tidak saling berdiskusi dan ini fenomena seluruh dunia, akhirnya dibentuk OJK di mana pengawasan satu atap untuk pasar modal, perbankan, asuransi, dan dana pensiun. Insya Allah koperasi yang open look masuk ke kita, kripto dan lain-lain itu masuk ke OJK. Di mana tugas OJK menjadi sangat besar," kata dia.

Ia juga menjelaskan potensi keuangan di Sulsel sangat besar. Melalui program OJK misalnya, dapat membantu untuk melakukan raising fund (menghimpun dana) untuk go public melalui pasar modal.

"Itu ada tim untuk bagaimana cara mendatangkan fund masuk ke Sulsel, termasuk bisa dari luar negeri. Itu bisa membantu untuk mengakselerasi pembangunan di sini," jelasnya.

Ia juga mendukung apa yang disampaikan Pj Gubernur bahwa di Sulsel harus tumbuh sumber-sumber ekonomi baru.

"Sektor keuangan bisa mendukung apapun yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi," ujarnya.

Turut hadir, Pj Sekprov Sulsel, sejumlah Kepala OPD terkait, serta Bupati Bulukumba yang daerahnya menjadi contoh karena pengendalian inflasinya terbaik kedua di Indonesia.