Presiden RI harapkan dunia jadi keluarga yang ciptakan perdamaian

Kita harus hentikan perang, berpegang teguh pada hukum internasional, dan bahu-membahu mewujudkan inklusifitas

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar dunia menjadi satu keluarga besar yang saling membangun dan memiliki tujuan bersama untuk menciptakan kehidupan yang damai.

Pernyataan itu dia sampaikan ketika memimpin delegasi Indonesia dalam sesi kedua yang mengangkat topik "One Family" pada KTT G20 di New Delhi, India, Sabtu (9/9)

"Saya setuju, jika dunia ini layaknya satu keluarga besar, tetapi, keluarga yang Indonesia harapkan adalah keluarga yang saling membangun, saling peduli, dan memiliki satu tujuan bersama yaitu menciptakan kehidupan yang damai dan makmur," tutur Jokowi dalam keterangan yang disampaikan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, diterima di Jakarta, Minggu.

Presiden kemudian menyebut untuk mewujudkan tujuan tersebut, di antaranya adalah dengan menciptakan stabilitas global, salah satunya dengan menghentikan perang.

"Kita harus hentikan perang, berpegang teguh pada hukum internasional, dan bahu-membahu mewujudkan inklusifitas," ujar dia.

Baca juga: Presiden ajak para pemimpin G20 aksi nyata lindungi bumi

Baca juga: Deklarasi KTT G20: Serukan perdamaian, hindari kecam Rusia

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa saat ini Indonesia terus mendorong ASEAN untuk menjadi jangkar stabilitas kawasan di Indo-Pasifik, karena menurut dia dunia saat ini membutuhkan safe house.

"Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia terus mendorong ASEAN untuk menjadi jangkar stabilitas kawasan yang memiliki habit of cooperation di Indo-Pasifik, karena dunia butuh penetral—butuh safe house--," ujar dia.

Hal lainnya yang dinilai dapat membantu mewujudkan kehidupan yang damai dan makmur adalah dengan menjaga solidaritas antarnegara. Presiden menilai pengkategorian negara yang terkesan mengkotak-kotakkan harus segera diakhiri.

"Kita perlu mengakhiri dikotomi yang mengkotak-kotakkan, utara dan selatan, maju dan berkembang, maupun timur dan barat," ucap Jokowi.

Untuk itu, Presiden menyebut bahwa kerja sama dan ruang dialog harus terbuka bagi semua pihak dan hak semua negara tidak boleh dikesampingkan, termasuk juga hak negara-negara berkembang.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan terus menyampaikan suara dan kepentingan negara-negara selatan global.

"Indonesia akan terus menggaungkan suara dan kepentingan negara global south, serta mendorong representasi kawasan yang lebih luas. Untuk itu, saya menyambut keikutsertaan Uni Afrika dalam G20 ini," imbuh dia.

Tidak hanya itu, Kepala Negara juga turut menyampaikan bahwa solidaritas global dalam isu kesehatan juga harus terus diperkuat, salah satunya melalui mobilisasi dana pandemi (pandemic fund).

Melalui mobilisasi pandemic fund, kata dia, komitmen senilai 2 miliar dolar AS (sekitar Rp30,8 triliun) harus diwujudkan bersama.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kesetaraan juga bisa turut membantu menciptakan dunia yang damai dan makmur, salah satunya melalui keadilan dalam reformasi dan transparansi global.

"Termasuk soal sistem perpajakan internasional, dengan pemenuhan akan hak pembangunan bagi semua, termasuk negara berkembang," tuturnya.

Baca juga: KTT G20 di India usung tema "One Earth, One Family, One Future"

Baca juga: Uni Afrika resmi masuk G20

Presiden memberikan contoh salah satunya adalah dengan mendukung hilirisasi industri yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka melakukan lompatan pembangunan.

"Karena ini merupakan hak negara berkembang untuk melakukan lompatan pembangunan," kata Jokowi menegaskan.

Oleh sebab itu, Presiden mendorong negara-negara G20 untuk bisa mendukung partisipasi negara-negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong kerja sama yang setara.

"G20 harus mendukung partisipasi negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong ekosistem kerja sama yang setara dan inklusif," kata dia.

Selama mengikuti rangkaian KTT G20 pada 9-10 September 2023, Presiden Jokowi turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.