BI cabut izin usaha BPR Kapital Metropolitan

Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia (BI) mencabut izin usaha PT BPR Kapital Metropolitan yang berkantor di Jakarta Utara sejak 29 April 2013, melalui Surat Keputusan Gubernur BI Nomor 15/40/KEP.GBI/2013.

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mirza Adityaswara melalui keterangan pers di Jakarta, Senin, menyebutkan dengan pencabutan izin usaha itu maka LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Kapital Metropolitan yang berlokasi di Jalan Mitra Sunter Boulevard Blok B Nomor 35 Jakarta Utara, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.

Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Sementara itu, dalam rangka likuidasi BPR Kapital Metropolitan, LPS akan mengambil-alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham (RUPS).

LPS sebagai RUPS BPR Kapital Metropolitan akan mengambil tindakan berupa membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi", dan menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris.

Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi BPR Kapital Metropolitan akan diselesaikan oleh tim likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPR Kapital Metropolitan tersebut akan dilakukan oleh LPS.

LPS mengimbau agar nasabah BPR Kapital Metropolitan tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi BPR Kapital Metropolitan serta kepada karyawan BPR Kapital Metropolitan diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut.