Soal rudal Korut, ASEAN desak dialog damai antara pihak terkait

Jakarta (ANTARA) - Para pemimpin negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendesak untuk dilanjutkannya dialog damai di antara pihak-pihak terkait dalam rangka mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.

Desakan tersebut tertuang dalam pernyataan bersama para pemimpin ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang diketuai Indonesia, yang dirilis pada Rabu, menanggapi uji coba rudal balistik antarbenua yang dilakukan Korea Utara.

“Peningkatan uji coba rudal balistik antarbenua dan peluncuran rudal balistik yang dilakukan Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) baru-baru ini serta meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea merupakan perkembangan mengkhawatirkan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan,” demikian bunyi pernyataan itu.

ASEAN mendesak semua pihak yang berkepentingan untuk melanjutkan dialog damai dan terus berupaya mewujudkan perdamaian abadi dan stabilitas di Semenanjung Korea.
Baca juga: Militer Korsel sebut Korut tembakkan beberapa rudal ke laut

“Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap implementasi penuh terhadap Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dan mencatat upaya-upaya internasional untuk mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea secara menyeluruh,” lanjut pernyataan tersebut.

ASEAN menegaskan kembali kesiapannya untuk memainkan peran konstruktif, termasuk melalui pemanfaatan platform yang dipimpin ASEAN seperti Forum Regional Forum (ARF) untuk mendorong suasana kondusif agar terciptanya dialog damai di antara pihak-pihak terkait.
Baca juga: Dalam sidang DK PBB, Korut berdalih peluncuran satelitnya tidak bahaya

Pada tahun ini, Pyongyang telah meluncurkan setidaknya 12 rudal termasuk rudal balistik antarbenua Hwasong-15, Hwasong-17, dan Hwasong-18, menurut NHK.

Korea Utara pada Mei juga meluncurkan satelit mata-mata militer pertamanya, yang berakhir jatuh di Laut Barat Korea.

Pada sidang Dewan Keamanan PBB Agustus lalu, Korut mengatakan bahwa Pyongyang tidak akan pernah mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang negaranya menggunakan teknologi yang berkaitan dengan rudal balistik, yang telah berakibat sanksi bagi negara tersebut.