KSP: Program kerja pemerintah daerah harus merujuk pada HAM

Dari praktik dan pengalaman baik pemenuhan HAM dalam tatanan regulasi bisa menjadi ajang unjuk diri etalase Indonesia ke dunia

Jakarta (ANTARA) - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan bahwa implementasi dan kolaborasi program kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus merujuk pada Hak Asasi Manusia (HAM).

"Gagasan penyelenggaraan Festival HAM merupakan sebuah upaya bersama multi-pihak pemerintah, lembaga nasional HAM, Kelompok Masyarakat Sipil dan Pemerintah Daerah untuk memperluas kota/kabupaten berbasis Hak Asasi Manusia," ujar Jaleswari dalam penandatanganan perjanjian kerja sama Festival HAM 2023 di Kantor Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Kamis.

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Jaleswari mengatakan pemerintah daerah sudah sepatutnya memasukkan konteks, pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal tersebut, kata dia, merupakan gambaran dari praktik toleransi dan upaya memperkuat keberagaman di Indonesia.

"Dari praktik dan pengalaman baik pemenuhan HAM dalam tatanan regulasi bisa menjadi ajang unjuk diri etalase Indonesia ke dunia," kata dia.

Baca juga: Singkawang terplih menjadi tuan rumah Festival HAM Nasional 2023

Baca juga: Kota Bogor bersiap jadi tuan rumah Festival HAM

Pemilihan kota Singkawang dalam gelaran Festival HAM ini karena terdapat dimensi toleransi yang tumbuh baik di kota tersebut. Selain itu, Jaleswari mengatakan Singkawang dipilih berdasarkan penilaian tiga lembaga yaitu Kantor Staf Presiden, Komnas HAM, dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), di mana Singkawang disebut memiliki program kerja dan regulasi daerah yang beririsan dengan HAM.

Tidak hanya berhenti dalam tatanan regulasi, Jaleswari menyebutkan adanya ruang bagi para pemuda Singkawang untuk bersuara dan beraktualisasi menjadi komponen yang memperkaya toleransi lintas generasi di Kota Singkawang.

"Nantinya para undangan dalam Festival HAM 2023 bisa mendapat pengalaman berharga merasakan bagaimana toleransi mendarah-daging di kehidupan bermasyarakat di Singkawang," tutur dia.

Pelaksanaan Festival HAM 2023 mengangkat tema besar yaitu "Bersatu Menjaga Martabat Manusia Indonesia yang Adil, Toleran dan Inklusif". Tema ini ditetapkan oleh penyelenggara dan tuan rumah karena relevan dengan kondisi yang merepresentasikan nilai kolektif di Kota Singkawang.

Ia menilai bahwa penyelenggaraan Festival HAM juga menjadi ajang untuk menunjukkan kebhinekaan Indonesia kepada dunia.

Baca juga: Moeldoko tegaskan HAM harus dihormati bukan ditakuti

Indonesia menjadikan keanekaragaman budaya, suku, agama dan bahasa sebagai kekuatan dan keindahan yang menandai eksistensi sebagai negara yang unik.

“Kebhinekaan merupakan takdir Indonesia, inilah yang memperkuat identitas bangsa kita,” ujarnya.

Festival HAM 2023 akan diselenggarakan pada 16-19 Oktober 2023.