Pemkab Bogor jadikan BUMD sebagai lokomotif ekonomi daerah

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lokomotif perekonomian daerah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Bupati Bogor Iwan Setiawan di Bogor, Kamis, menekankan kepada jajaran direksi BUMD agar lebih optimal dalam menggali potensi untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tingkatkan kinerja dengan profesional. Saya tidak ingin kerja yang biasa-biasa saja, lebih jeli gali potensi agar BUMD jadi lokomotif ekonomi Kabupaten Bogor,” ungkap Iwan.

Menurut dia, penguatan sinergi antar-BUMD juga perlu dilakukan, salah satunya seperti workshop BUMD yang berlangsung di Babakanmadang pada Selasa (5/9). Workshop tersebut menjadi ajang evaluasi dan berbagi informasi antar direksi BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Saya minta jangan ragu jika ada masalah, sampaikan sehingga kita bisa mencari solusi bareng-bareng. Kita evaluasi secara menyeluruh menuju BUMD sehat, agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan PAD Kabupaten Bogor,” kata Iwan.

Ia berharap seluruh BUMD di Kabupaten Bogor dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor kini di angka 5,20 persen, setelah anjlok di angka minus 1,77 persen akibat pandemi tahun 2020 dan kembali naik di tahun 2021 menjadi 3,55 persen.

Kemudian, angka pengangguran juga tercatat menurun, dari sebesar 14,29 persen di tahun 2020 menjadi 12,22 persen di tahun 2021, lalu turun lagi menjadi 10,64 persen pada akhir tahun 2022.

Daya beli masyarakat Kabupaten Bogor juga mengalami peningkatan dua tahun terakhir. Pada 2020 sebesar Rp10,31 juta per tahun per orang, menjadi Rp10,41 juta per tahun per orang pada 2021, dan kembali meningkat menjadi Rp10,86 juta per tahun per orang.

Suryanto menjelaskan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat membuat tingkat kemiskinan di daerahnya mengalami penurunan, dari 8,13 persen pada tahun 2021 menjadi 7,73 persen pada akhir 2022.

"Bahkan di tahun 2022 (angka kemiskinan) Kabupaten Bogor berada di urutan ke-11 dari 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat," papar Suryanto.

Angka kemiskinan Kabupaten Bogor tersebut berada di bawah angka rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Barat yang tercatat sebesar 8,06 persen.