Direktur Eksekutif Bank Dunia untuk Asia Tenggara Wempi Saputra mengatakan bahwa terdapat kesenjangan dana yang signifikan untuk aksi iklim, terutama pembiayaan transisi ekonomi hijau di negara-negara berkembang.
"Aliran dana tahunan untuk pendanaan aksi iklim kepada negara-negara berkembang, utamanya untuk negara berpendapatan rendah dan menengah, kurang dari 425 miliar dolar AS,” kata Wempi dalam webinar “Financing the Green Transition of Developing Country” di Jakarta, Rabu.
Kebutuhan aliran dana tersebut, lanjut Wempi, setidaknya akan meningkat sebesar empat kali lipat pada 2030.
Meskipun memiliki manfaat jangka panjang, transisi hijau atau dalam konteks yang lebih luas, yaitu transisi iklim, akan menghabiskan biaya triliunan untuk investasi lingkungan hidup pada negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.
Ia mengatakan negara-negara tersebut diperkirakan memerlukan dana antara 1,7 triliun dolar AS hingga 3,4 triliun dolar AS dalam pendanaan iklim.
Langkah itu menurut dia agar transisi iklim juga bisa berdampak pada masyarakat miskin, khususnya yang ada di negara berkembang. Menurut dia, perencanaan membutuhkan identifikasi program dan proyek yang berpengaruh, peraturan publik yang cukup, dan meningkatkan pendanaan dari berbagai sumber secara signifikan.
"Aliran dana tahunan untuk pendanaan aksi iklim kepada negara-negara berkembang, utamanya untuk negara berpendapatan rendah dan menengah, kurang dari 425 miliar dolar AS,” kata Wempi dalam webinar “Financing the Green Transition of Developing Country” di Jakarta, Rabu.
Kebutuhan aliran dana tersebut, lanjut Wempi, setidaknya akan meningkat sebesar empat kali lipat pada 2030.
Meskipun memiliki manfaat jangka panjang, transisi hijau atau dalam konteks yang lebih luas, yaitu transisi iklim, akan menghabiskan biaya triliunan untuk investasi lingkungan hidup pada negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.
Ia mengatakan negara-negara tersebut diperkirakan memerlukan dana antara 1,7 triliun dolar AS hingga 3,4 triliun dolar AS dalam pendanaan iklim.
Langkah itu menurut dia agar transisi iklim juga bisa berdampak pada masyarakat miskin, khususnya yang ada di negara berkembang. Menurut dia, perencanaan membutuhkan identifikasi program dan proyek yang berpengaruh, peraturan publik yang cukup, dan meningkatkan pendanaan dari berbagai sumber secara signifikan.
Wempi menuturkan bahwa saat ini transisi ekonomi hijau dibutuhkan karena masyarakat mengonsumsi Sumber Daya Alam (SDA), termasuk bahan bakar fosil, secara berlebihan.
Konsumsi berlebihan ini, lanjut Wempi, makin memperburuk krisis iklim dan ekologi. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan yang komprehensif dalam cara memanfaatkan sumber daya alam.
Tantangan utama transisi ekonomi hijau juga tak sekadar membatasi cara konsumsi masyarakat, tetapi juga tantangan agar dapat membuat roda perekonomian Indonesia berputar.
“Transisi ekonomi hijau bisa menjadi penggerak pertumbuhan baru dan membentuk pondasi untuk bisnis dan perekonomian yang berkelanjutan dengan menawarkan serangkaian produk layanan yang lebih komprehensif dan sebagai kesempatan yang lebih baik untuk mengurangi emisi,” kata Wempi.
Baca juga: BI dan pemerintah kembangkan kalkulator karbon untuk ekonomi hijau
Baca juga: RI-Malaysia-Brunei sepakat jadikan IKN pusat ekonomi hijau ASEAN
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Sella Panduarsa Gareta
Copyright © ANTARA 2023
