DPR setujui pagu anggaran Kementerian LHK sebesar Rp7,64 triliun

Jakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diusulkan dalam Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) sebesar Rp7,64 triliun pada tahun 2024.

“Kami menyetujui pagu anggaran KLHK dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2024 sebesar Rp7,64 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Budhy Setiawan dalam rapat kerja dengan Menteri LHK di Jakarta, Rabu.

Anggaran tersebut terdiri dari Sekretariat Jenderal KLHK sebesar Rp449,80 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp73,67 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sebesar Rp300,88 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) sebesar Rp1,35 triliun.

Kemudian, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) sebesar Rp1,74 triliun, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) sebesar Rp716,01 miliar.

Selanjutnya, Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp273,76 miliar, Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp373,82 miliar.

Lalu, Direktorat Jenderal Perubahan Iklim sebesar Rp353,83 miliar; Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya serta Beracun (PSLB3) sebesar Rp274,40 miliar; Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) sebesar Rp595,29 miliar; serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebesar Rp320,97 miliar.

"Kami akan menyampaikan hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran KLHK kepada Badan Anggaran DPR untuk dilakukan sinkronisasi," kata Budhy.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar meminta dukungan Komisi IV DPR terkait usulan penambahan pagu belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sebelumnya Rp6,7 triliun menjadi Rp7,1 triliun.

"Apabila itu berimplikasi kepada penambahan pembiayaan, jadi sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat dialokasikan untuk belanja masyarakat," kata Siti.*