Wamenlu: ASEAN 2023 dorong percepatan transisi energi hijau

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Republik Indonesia (RI) Pahala Nugraha Mansury mengatakan kepemimpinan Indonesia pada ASEAN 2023 mendorong percepatan transisi energi hijau.

"Pembangunan berkelanjutan adalah kunci menuju kemakmuran di masa depan dan itulah sebabnya selama kepemimpinan kami di ASEAN, Indonesia telah mendorong upaya berkelanjutan dan kolaboratif untuk mempercepat transisi energi hijau dan terdapat tiga prioritas," kata Wamenlu Pahala dalam ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023 di Jakarta, Rabu.

Tiga prioritas tersebut dalam upaya percepatan transisi energi hijau adalah berinvestasi dan mengembangkan ekonomi hijau, memanfaatkan potensi ekonomi biru yang sangat besar, serta mempercepat transformasi digital.

Wamenlu Pahala menuturkan investasi dan pengembangan ekonomi hijau memerlukan dukungan teknologi dan pendanaan yang signifikan. Dalam hal ini terdapat banyak inisiatif untuk pembiayaan yang berkelanjutan dan inovatif.

Kawasan ASEAN menjadi tuan rumah bagi lebih dari 80 inisiatif ramah lingkungan senilai 34 miliar dolar AS, di antaranya inisiatif jaringan listrik di kawasan ASEAN (ASEAN Power Grid) dan ASEAN Catalytic Green financ Facility.

"Dari semua inisiatif ini kita harus memastikan bahwa teknologi hijau menjadi barang publik. Saya berharap melalui AIPF kita dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan memastikan investasi untuk pengembangan teknologi hijau yang terjangkau," ujarnya.

Terkait potensi ekonomi biru yang sangat besar, ia mengatakan lebih dari 66 persen total wilayah Asia Tenggara ditutupi oleh lautan dan samudera. ASEAN juga merupakan rumah bagi 15 persen perikanan dunia. Diperkirakan ekonomi biru dapat menghasilkan antara tiga hingga enam triliun dolar AS dan sekitar 260 juta lapangan kerja per tahun.

Untuk membuka potensi ekonomi biru, tahun lalu Indonesia berhasil meluncurkan program "Blue Halo Ocean" yang menargetkan pendanaan campuran senilai 300 juta dolar AS untuk memastikan pertumbuhan ekonomi selaras dengan konservasi maritim.

Di sisi lain, ekonomi digital ASEAN diperkirakan akan mencapai satu triliun dolar AS pada 2030. Tahun ini para pemimpin ASEAN juga mendukung perjanjian kerangka ekonomi digital atau Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Penerapan DEFA akan melipatgandakan potensi ekonomi digital kawasan menjadi sekitar dua triliun dolar AS pada 2030, dengan didorong oleh transformasi kecerdasan artifisial, blockchain, dan konektivitas dalam sistem pembayaran digital khususnya sistem QRIS.

"Kita semua di sini adalah pemangku kepentingan penting dalam upaya ASEAN untuk mewujudkan perekonomian rendah karbon. Kerja sama kita harus fokus pada bagaimana kita dapat membangun masa depan bersama dan kata kuncinya di sini adalah kolaborasi," tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan Indonesia tetap berkomitmen kuat untuk memastikan implementasi penuh dari banyak inisiatif dan kerja sama yang disepakati.

Laporan Bloomberg menunjukkan investasi global dalam transisi energi rendah karbon melampaui 1,1 triliun dolar AS pada 2022, yang menjadi tonggak sejarah baru.

Total kapasitas energi terbarukan menjadi 3.372 gigawatt (GW) pada akhir tahun lalu dengan penambahan kapasitas baru yang sebagian besar berasal dari tenaga angin dan surya dan hampir semuanya merupakan penambahan kapasitas baru di Asia.

Jumlah lapangan kerja di bidang energi terbarukan di seluruh dunia mencapai 12,7 juta, melonjak sekitar 700.000 lapangan kerja baru dalam setahun.

Menurut Wamenlu Pahala, energi terbarukan adalah bahan bakar masa depan, bukan hanya sebuah komoditas melainkan merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, ada kecenderungan global menuju transisi ekonomi rendah karbon, dan ASEAN ingin menjadi pusat dari transisi tersebut.

Dengan gabungan Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN yang mendekati 3,7 triliun dolar AS dan populasi lebih dari 670 juta orang, kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023 ingin memastikan bahwa kawasan Asia Tenggara dapat menjadi episentrum pertumbuhan.