Anggota DPR minta Menpora tetapkan standar anggaran pelaksanaan PON

Banda Aceh (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk menetapkan standar anggaran dari penyelenggaraan PON.

"Jangan kemudian giliran Aceh menjadi tuan rumah, alokasinya kecil. Hal ini mungkin harus dievaluasi dan ditetapkan standar pelaksanaan PON," kata Illiza Sa'aduddin Djamal yang dikonfirmasi dari Banda Aceh, Rabu.

Illiza mengemukakan hal itu ketika merespons terkait dengan alokasi anggaran pelaksanaan PON untuk Aceh dan Sumut 2024 lebih kecil daripada provinsi lain yang menjadi tuan rumah PON sebelumnya, seperti Jawa Barat dan Papua.

Berkaca dari surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan B-644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023, Kemenpora mengalokasikan bantuan penyelenggaraan PON 2024 sebesar Rp300 miliar dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp741 miliar (total Rp1,041 triliun).

"Kami melihat bahwa anggaran ini cukup kecil sekali. Padahal, Pemerintah Provinsi Aceh sudah menyatakan ada kekurangan sebesar Rp1,26 triliun," kata wakil rakyat asal Aceh ini.

Oleh karena itu, Illiza menanyakan skema atau standar pengalokasian anggaran terhadap pelaksanaan event olahraga nasional itu. Hal ini mengingat Jawa Barat dan Papua saat menjadi tuan rumah anggarannya relatif cukup besar.

Ia menegaskan bahwa PON merupakan ajang yang paling menentukan prestasi Indonesia pada masa mendatang, atau jenjang tertinggi daerah mempersiapkannya atlet terbaik.

Oleh sebab itu, dia menekankan agar Kemenpora secara konsisten mendukung penyelenggaraan PON dengan sebaik-baiknya.

"Ini jadi tanda tanya besar bagi saya. Seharusnya dari tahun ke tahun, anggaran PON ditingkatkan. Jangan sampai performance atlet turun karena tidak ada anggaran untuk mempersiapkan calon atlet-atlet unggul kita. Ini perlu dievaluasi," demikian Illiza.

Untuk diketahui, pada pelaksanaan PON sebelumnya pemerintah mengalokasikan anggaran cukup besar ketimbang untuk Aceh dan Sumut. Pada PON 2016 di Jawa Barat, Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp3 triliun, sedangkan PON 2021 di Papua kurang lebih Rp10,43 triliun.