Komisi IV setujui pagu anggaran KKP Rp7,04 triliun pada 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR RI menyetujui total pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp7,04 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023.

“Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) mendapat pagu anggaran sebesar Rp1,4 triliun,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dengan anggaran tersebut, BPPSDMKP menjadi unit kerja dengan pagu anggaran terbesar, dengan usulan rancangan kegiatan prioritas nasional, di antaranya Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (KP) kepada 12.673 orang, Peserta Pendidikan KP kepada 7.745 orang, dan Penyuluhan kepada Kelompok Masyarakat KP kepada 47.000 kelompok

Pagu anggaran terbesar kedua yakni untuk Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Ditjen PB) dengan pagu anggaran sebesar Rp1,2 triliun, dengan usulan rancangan kegiatan program utama, di antaranya merevitalisasi dua klaster tambak udang, merevitalisasi lima kluster tambak bandeng, dan mengorporasi 15 unit perikanan budi daya.

Lalu diikuti oleh unit kerja Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dengan pagu anggaran sebesar Rp1,3 triliun.

Ditjen PSDKP mengusulkan rancangan kegiatan prioritas nasional, di antaranya operasi kapal pengawas selama 75 hari, operasi pesawat patroli selama 170 hari operasi, dan operasional pengawasan kepatuhan kepada 2.450 pelaku usaha perikanan.

Lalu Direktorat Jendral Perikanan Tangkap dengan pagu anggaran sebesar Rp940 miliar, dengan program utama yakni pengembangan korporasi kepada 15 kelompok nelayan dan mengembangkan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional di dua lokasi.

“Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) sebesar Rp654 miliar, dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sebesar Rp521 miliar,” lanjut Sudin.

Ditjen PKRL mengusulkan rancangan kegiatan prioritas nasional, di antaranya mengelola efektif kawasan konservasi seluas 17,89 juta hektar, menambah luas kawasan konservasi menjadi 29,3 juta hektar, dan memberikan bantuan kepada 20 kelompok masyarakat penggerak konservasi.

Unit kerja BPPMHKP mengusulkan rancangan program prioritas, di antaranya menerbitkan sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan untuk 4.500 produk dan menerbitkan sertifikat mutu lembaga usaha kelautan dan perikanan untuk 7.665 unit.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp384 miliar, dengan program utama membangun satu pasar ikan bertaraf internasional yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan.

Sedangkan, unit kerja Sekretariat Jenderal dengan pagu anggaran sebesar Rp657 miliar dan unit kerja Inspektorat Jenderal dengan pagu anggaran sebesar Rp86 miliar.

Selain itu, Komisi IV DPR RI juga mendukung dan menyetujui usulan tambahan anggaran dalam pagu anggaran KKP tahun 2024 sebesar Rp986 miliar.

“Usulan tambahan anggaran tersebut guna mendukung pembangunan perbatasan, menambah kampung nelayan maju, bantuan pupuk untuk usaha budi daya, dan sarana pra sarana unit pembenihan rakyat,” kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

Terkait usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan (KP) Tahun 2024, Sakti menyebutkan, KKP mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp1,3 triliun.

“Alokasi anggaran tersebut terdiri dari DAK KP untuk provinsi sebesar Rp489 miliar dan DAK KP untuk kabupaten kota sebesar Rp820,7 miliar untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur serta mendukung ketahanan pangan,” kata Sakti.