DPR minta Pemkab Bangka Barat tambah dokter

Tenaga dokter belum sebanding dengan jumlah penduduknya, untuk itu perlu kreativitas pemkab setempat agar jumlah tenaga dokter semakin banyak, minimal sesuai perbandingan antara jumlah dokter dengan penduduknya,"

Muntok (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR RI Surya Chandra meminta Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung meningkatkan jumlah tenaga dokter secara intensif demi perbaikan kualitas pelayanan kesehatan di daerah itu.

"Tenaga dokter belum sebanding dengan jumlah penduduknya, untuk itu perlu kreativitas pemkab setempat agar jumlah tenaga dokter semakin banyak, minimal sesuai perbandingan antara jumlah dokter dengan penduduknya," kata Surya di sela-sela Kunjungan Kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Muntok, Kamis.

Selain memberikan intensif tinggi bagi tenaga dokter, kata dia, dengan memberikan beasiswa bagi warga setempat yang menjadi mahasiswa kedokteran dan mengikatnya agar mengabdikan diri di daerah juga bisa dilakukan untuk menambah jumlah tenaga dokter.

Menurut dia, dua kiat tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat tenaga dokter mengabdikan diri di daerah.

"Kekurangan tenaga dokter ini bukan hanya terjadi di Bangka Barat, namun juga di beberapa daerah lain yang menjadi salah satu kendala dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan," katanya.

Selain itu, menurut dia, Pemerintah sebaiknya segera mengubah pola pendidikan dokter di Indonesia, terutama hal yang terkait biaya pendidikan yang cukup mahal.

Dia mengatakan, mahalnya biaya pendidikan kedokteran di sejumlah perguruan tinggi tidak bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat atau hanya bisa dinikmati segelintir warga.

"Belum lagi biaya pendidikan dokter spesialis yang jauh lebih mahal, mau tidak mau mempengaruhi pengabdian seoroang dokter yang rata-rata tidak mau ditempatkan di daerah dengan alasan penghasilan tidak sebanding dengan biaya pendidikannya," kata dia.

Menurut dia, sistem pendidikian jurusan kedokteran yang memerlukan biaya mahal itu perlu diubah dengan biaya murah atau menjamin biaya pendidikan dokter di seluruh perguruan tinggi.

"Dengan pola seperti itu akan memudahkan pemerintah untuk menerapkan ikatan dinas dan menempatkan dokter ke daerah sehingga jumlah dokter merata," kata dia.

Menurut dia, penyebaran dokter umum dan spesialis yang tidak merata seperti saat ini mempengaruhi pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan diberlakukan per 1 Januari 2014.

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, jumlah dokter di daerah itu sebanyak 45 orang dokter swasta dan pegawai negeri sipil (PNS) yang tersebar di enam kecamatan dengan jumlah tidak merata.

Dengan jumlah penduduk sekitar 200 ribu jiwa, idealnya di daerah ituminimal terdapat sebanyak 70 orang tenaga dokter, dengan penghitungan rasio satu dokter untuk melayani 3.000 orang, namun sampai saat ini masih kurang.
(*)