Ketua: DPP REI buat kajian bantu pemerintah optimalkan infrastruktur

sedang menggiatkan Jakarta koridor timur dibandingkan dengar koridor barat yang secara infrastruktur dan perumahan sudah masif

Manado (ANTARA) - Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) periode 2023-2027, Joko Suranto mengatakan wadah asosiasi pengusaha real estate tersebut membuat kajian untuk membantu pemerintah mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada.

"Ada tiga hal kalau itu terkait dengan pemerintah, pertama ingin mendorong, membantu pemerintah sehingga bisa segera terjadi pertumbuhan yang bagus dari sisi infrastruktur jalan tol yang ada. Kita di badan kajian strategis sedang memikirkan lagi, meneliti lagi bagaimana mengoptimalkan infrastruktur tersebut," kata Joko usai Musda X DPD REI Sulut di Manado, Selasa.

Infrastruktur, kata dia, dipahami sebagai sebuah investasi bersifat jangka panjang sehingga perlu didesain agar bisa menumbuhkan agregatnya.

"Salah satu adalah adanya perumahan, karena tol itu akan tumbuh, bernilai ketika digunakan semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak dan yang akan bisa menjawab itu adalah dengan adanya perumahan," ujar Joko.

DPP REI, kata dia, sedang menggiatkan Jakarta koridor timur dibandingkan dengar koridor barat yang secara infrastruktur dan perumahan sudah masif.

"Nah yang ke timur ini kita dorong," ujarnya.

Hal kedua, kata dia, kondisi properti saat ini belum rebound atau pulih seperti industri yang lainnya dan saat ini tulang punggung utamanya adalah industri properti ini, jaring pengaman berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP.

"Nah kita berharap apa yang sudah diberikan pemerintah ini bisa berkesinambungan, bisa berjalan lebih smooth," ujarnya.

Apabila ada konsistensi dari pembiayaan itu melalui APBN, bahkan kalau boleh didorong itu bisa men-drive betul karena sektor bisnis tidak bisa on-off.

"Saat ini mesinnya sudah bagus marketnya sudah bagus, sehingga bisa dorong dengan insentif itu," katanya menambahkan.

Ketiga, lanjut dia, DPP REI memikirkan juga apa yang menjadi beban pemerintah dengan apa yang disampaikan Kementerian PUPR adanya backlog rumah 12,7 juta.

DPP REI melihat ada tiga klaster yang ada di 12,7 juta tersebut, satu dari sektor informal, kedua formal atau 'fixed income', yang ketiga adalah sektor informal tapi nonbankable.

"Nah dari klaster yang fixed income pastinya perlu diberikan sensitif misalkan seperti yang sudah diajukan oleh REI. Cerukan itu tolong diberikan insentif, kita mengusulkan rumah yang harganya Rp300 juta itu mendapatkan insentif berupa pembebasan PPN," katanya lagi.

Hal kedua itu adalah juga untuk mengejar backlog yang ada, dan ketiga, efek domino dari pembiayaan itu. Pembebasan PPN maka akan menggerakkan sektor industri properti khususnya, tetapi juga menyerap tenaga kerja, kemudian juga menumbuhkan industri lainnya.

"Satu lagi adalah bahwa dengan kita mendorong itu maka saya yakin pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh industri properti akan semakin besar lagi tahun ini," ujarnya.