Sejumlah Pengurus Provinsi mendorong dilakukannya Munas PP FTI

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah Pengurus Provinsi (Pengprov) Federasi Triathlon Indonesia (FTI) mendorong dilakukannya Musyawarah Nasional (Munas) PP FTI karena menilai PP FTI banyak melanggar AD/ART.

Salah satu pengprov yang menuntut dilakukannya Munas adalah Pengprov FTI Sumatera Utara, yang dipimpin Yopie War. Yopie menilai FTI Sumut dibekukan tanpa alasan yang masuk akal.

"Juni kemarin kami dibekukan oleh PP FTI pimpinan Joko Warsito, dengan alasan tidak masuk akal karena kami tidak mempunyai atlet. Padahal setiap tahunnya kami buat event, selalu ada kegiatan pembinaan dan pelatihan. Bagaimana mungkin program kami jelas setiap tahunnya diadakan, kami tidak punya atlet," kata Ketua Umum FTI Sumut Yopi melalui keterangan tertulis yang diterima pewarta di Jakarta, Selasa.

"Pembekuan FTI Sumatra Utara melanggar AD/ART, tidak ada pembekuan Pengprov FTI dengan dasar ada atau tidaknya atlet. Harusnya berkaitan dengan pembentukan Pengcabnas. Kami sudah terbentuk sekitar 10 pengcab kabupaten/kota di Sumatra Utara," tambahnya.

Keluhan senada diutarakan Ketum FTI Jawa Tengah (Jawa Tengah), Suryati Azizah. Suryati mengatakan bahwa selain Pengprov FTI Sumut yang dibekukan, Pengprov FTI Papua juga sempat mengalami masalah akibat pimpinannya diganti saat hendak melakukan ekshibisi PON.

Yopie juga menilai bahwa PP FTI saat ini tidak memiliki program kegiatan sama sekali. Ajang-ajang dan kegiatan justru diharapkan dapat dibuat oleh komunitas dan pengprov.

Keluhan lain adalah mengenai keputusan PP FTI yang dirasa kerap melanggar AD/ART. PP FTI tidak menjalankan rapat kerja nasional (rakernas) soal Musyawarah Nasional (Munas) karena masa jabatan Joko Warsito telah habis.

Namun PP FTI justru mengajukan surat perpanjangan kepengurusan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) selama tiga bulan.

Dengan berbagai keluhan yang ada, sejumlah pengprov berharap Munas PP FTI untuk memilih ketua umum baru dapat dilakukan.

"Kurang lebih sudah 50+1, 17-18 Pengprov ingin segera digelarnya munas. Harus secepatnya paling tidak bulan September atau Oktober. Semakin lambat semakin banyak lagi kebijakan yang kurang memihak kepada pengprov, tidak sesuai AD/ART," kata Sekretaris Umum FTI Bangka Belitung Fathoni.