Jokowi ungkap adanya ketidakpercayaan terhadap junta Myanmar

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan adanya ketidakpercayaan terhadap junta militer Myanmar, berdasarkan pendekatan (engagement) yang telah dilakukan Indonesia dengan berbagai pemangku kepentingan di negara itu.

Sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini, kata Jokowi, Indonesia telah melakukan lebih dari 145 engagements dengan 70 pemangku kepentingan terkait Myanmar.

“Dan Indonesia melihat sudah mulai muncul trust antara satu stakeholder dengan yang lain, kecuali dengan junta militer,” kata Presiden Jokowi ketika membuka sesi retreat KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada Selasa.

Untuk itu, menurut dia, ASEAN perlu terus mendorong pelaksanaan dialog nasional yang inklusif sebagai mekanisme penyelesaian krisis yang dimiliki dan dipimpin oleh rakyat Myanmar (Myanmar-owned and Myanmar-led mechanism).

Dialog inklusif merupakan salah satu dari lima poin konsensus yang telah disepakati para pemimpin ASEAN dengan pimpinan junta Myanmar Min Aung Hlaing untuk membantu menyelesaikan krisis politik dan ekonomi yang dipicu kudeta militer di negara itu.

Baca juga: Retno: Indonesia lakukan "engagement" intensif dengan Myanmar

Namun, sejak disepakati pada April 2021, implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) masih mandek karena junta dianggap tidak memiliki kemauan untuk menerapkan 5PC.

Untuk itu, dalam KTT kali ini, para pemimpin ASEAN berencana mengkaji kembali implementasi 5PC—sesuai dengan rekomendasi para menlu negara anggota ASEAN.

Demi kepentingan ASEAN sebagai satu keluarga, kata Jokowi, ASEAN harus berani mengevaluasi diri, membahas permasalahan secara terbuka, dan mencari solusi bersama atas krisis Myanmar.

Dia pun menegaskan bahwa ASEAN membutuhkan upaya taktis dan luar biasa untuk dapat mengimplementasikan 5PC.

“Terkait implementasi 5PC, saya ingin ingatkan bahwa 5PC adalah upaya kolektif ASEAN sebagai keluarga, yang telah disepakati para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021. Dan 5PC akan tetap jadi pedoman utama ASEAN,” tutur Presiden Jokowi menegaskan.

Baca juga: Menlu: Indonesia berupaya dorong ASEAN bersatu selesaikan isu Myanmar

Baca juga: AS harap Indonesia teruskan kantor utusan khusus ASEAN untuk Myanmar