Presiden: Indonesia dekati Myanmar dengan tepat

Bahwa Indonesia sebenarnya telah menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan Pemerintah Myanmar jauh sebelum Myanmar melakukan transformasi sejak tiga tahun lalu,"

Bandar Seri Begawan, 24/4 (Antara) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, Indonesia melakukan pendekatan terhadap Myanmar secara tepat sejak 2004 dengan membuka komunikasi membantu adanya demokratisasi di negara tersebut saat ini.

"Bahwa Indonesia sebenarnya telah menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan Pemerintah Myanmar jauh sebelum Myanmar melakukan transformasi sejak tiga tahun lalu," kata Presiden saat bertemu dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Myanmar, Rabu, sebelum bertolak menuju Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Kepala Negara mengatakan sejak 2004, Pemerintah Indonesia sudah melakukan komunikasi antara lain berkorespondensi dengan pemimpin Myanmar saat itu.

"Pikiran Indonesia, lebih baik kita memelihara hubungan dengan Myanmar, yang saya sebut `constructive engagement` dan dalam korespondensi saya, saya menulis surat kepada pimpinan Myanmar. Intinya saya mndukung dan mendorong Myanmar untuk melaksanakan langkah-langkah demokratisasi. Saya masih ingat, langkah Indonesia itu tidak selalu dimengerti apalagi disetujui oleh negara-negara Barat," katanya.

Namun demikian, kata Presiden, ia menjelaskan pada sejumlah kalangan bahwa upaya tersebut lebih baik dibandingkan sanksi atau embargo ekonomi yang dijatuhkan pada Myanmar karena bertahun-tahun hal itu tidak membawa perubahan di negara tersebut.

"Justru itu membantu Myanmar. Persoalan di Myanmar kompleks. Bagi Barat, hanya urusan demokrasi. Bagi Myanmar barangkali juga keamanan nasional, persatuan warganya mengatasi berbagai gangguan keamanan. Kita harus paham betul apa yang menjadi pemikiran pemimpin Myanmar," kata Kepala Negara.

"Oleh karena itu, yang paling baik, di satu sisi kita mendorong Myanmar menjalankan proses demokratisasinya, tapi di sisi lain kita juga membantu dan yakinkan agar ketika demokratisasi berlangsung, situasi di Myanmar tidak lebih memburuk, terutama menghadapi gangguan keamanan dan konflik politik di dalam negerinya," katanya.

Menurut Kepala Negara, pendekatan yang dilakukan Indonesia tidak salah, bahkan kemudian ASEAN menyetujui Myanmar menjadi Ketua pada 2014 mendatang.

Dengan kepercayaan itu, Pemerintah Myanmar mulai melakukan sejumlah langkah yang mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan internasional.

"Maka, sekali lagi, `soft power aproach`, `constructive engagement` jauh lebih baik dibandingkan sekedar memberikan sanksi dan embargo," kata Presiden.

(M041*P008/S023)