Kemenkeu: Ekspansi manufaktur RI diikuti pembukaan lapangan kerja

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan tren ekspansi manufaktur Indonesia pada Agustus 2023 diikuti oleh pembukaan lapangan kerja yang makin menguat.

Tren ekspansi tercermin pada Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang menguat ke level 53,9 pada Agustus, lebih tinggi dibanding Juli yang berada di level 53,3.

“Penguatan aktivitas manufaktur ini didorong oleh meningkatnya permintaan baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tren ekspansi sektor manufaktur juga diperkirakan diikuti oleh pembukaan lapangan kerja yang semakin kuat di bulan Agustus,” kata Febrio dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Secara keseluruhan, sambung Febrio, para pelaku industri manufaktur nasional tetap optimis dalam melihat potensi perekonomian dalam jangka pendek.

Pertumbuhan sektor manufaktur harus terus didukung untuk memperkuat fundamental perekonomian agar tetap mampu tumbuh tinggi dan menyerap lapangan kerja di tengah perlambatan ekonomi dunia

Untuk itu, pemerintah dalam berbagai bentuk insentif fiskal dan non-fiskal akan terus diberikan untuk memperkuat daya saing produk manufaktur nasional.

Penguatan PMI manufaktur Indonesia terlihat pada hasil survei yang dirilis oleh S&P Global.

Dengan tren ekspansi pada Agustus, maka aktivitas manufaktur Indonesia terus mengalami ekspansi dalam 24 bulan terakhir.

Laju ekspansi PMI Manufaktur Agustus 2023 juga merupakan yang paling cepat dalam kurun waktu hampir setahun.

Pada bulan kedelapan tahun ini, PMI Manufaktur Indonesia mampu melampaui PMI Manufaktur Taiwan (44,3), Malaysia (47,8), Thailand (48,9), Filipina (49,7), dan Myanmar (53,0). Selain itu mengungguli PMI Manufaktur Jerman (39,1), Inggris (42,5), Belanda (45,9), Amerika Serikat (47,0), Korea Selatan (48,9), Jepang (49,6), dan China (51,0).

Baca juga: Kemenkeu: Neraca dagang surplus bukti kuatnya posisi keseimbangan RI
Baca juga: BKF: Penurunan kemiskinan Maret sejalan dengan kebijakan pemerintah