sekarang Jakarta kan polusi ... berat. Di sana (IKN) nanti tidak perlu antri naik kendaraan
Denpasar (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan 1.800 aparatur sipil negara (ASN) akan dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada tahap pertama.
"Nanti kan Juli (tahun 2024) itu akan ada pindah. Setidaknya, di awal itu, 1.800 (ASN dipindah) sesuai dengan tempat yang disiapkan. Kemudian, nanti (menyusul) 11 ribu. Jadi, kementerian X, misalnya, nanti direktur atau deputinya ini siapa yang pindah (lebih dahulu); sudah disimulasikan," kata Azwar usai menyerahkan Dokumen Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun di Denpasar, Bali, Senin.
Dia menyebutkan jumlah keseluruhan ASN yang akan diboyong ke IKN sudah ditentukan, yaitu sebanyak 16.900 orang, termasuk anggota TNI dan Polri.
"Sebelas ribuan itu ASN, selebihnya ini TNI dan Polri. Kemarin baru kami lihat kesiapan dengan jumlah pembangunan tower di IKN, (pindah) Juli tahun depan," tambahnya.
Baca juga: Kementerian PUPR menyiapkan skema KPR ASN Pionir di IKN Nusantara
Rumah susun bagi ASN yang dibangun pemerintah di kompleks IKN itu berjumlah 47 unit, di mana bangunan tersebut dibangun di area satu. Sejauh ini, katanya, tidak ada pegawai yang menolak untuk dipindahkan; bahkan, banyak yang meminta agar masuk daftar formasi dipindah ke IKN.
Sebagian besar ASN yang berharap dipindah tugas ke IKN adalah pegawai muda dengan pemahaman teknologi digital. Selain karena kondisi yang asri di kawasan IKN, menurut Azwar Anas, para ASN itu mempertimbangkan dipindahkan karena terdapat insentif apartemen atau rumah dinas.
"Dan apartemennya bagus, di ring satu; dan oksigennya bagus, apalagi sekarang Jakarta kan polusi, harus pakai masker, berat. Di sana (IKN) nanti tidak perlu antri naik kendaraan, semua listrik, cuaca, bagus. Saya kira ini menjadi pilihan bagi ASN muda yang punya talenta digital untuk mengabdi pada bangsa dan negara," ujar Azwar Anas.
Baca juga: PUPR: Proyek 66 tower Rusun ASN IKN skema KPBU harus selesai pada 2024
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023