Keterlibatan perempuan Maluku Utara dalam politik minim

Ternate (ANTARA News) - Sejumlah kalangan menilai keterlibatan perempuan Maluku Utara dalam politik masih minim, terlihat dari sangat sedikitnya perempuan yang menjadi anggota DPRD di daerah itu.

"Di DPRD Malut (Maluku Utara) misalnya, dari 45 anggota DPRD Malut, perempuan hanya tiga orang, padahal undang-undang memberi kuota 30 persen bagi perempuan di legislatif," kata anggota DPR-RI asal Maluku Utara, Nita Budi Susanti, di Ternate, Rabu.

Menurut dia, kurangnya keterlibatan perempuan Maluku Utara dalam politik karena sebagian besar dari mereka lebih tertarik pada bidang lain, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan wiraswasta seperti berdagang.

Kualitas dan kemampuan perempuan di Malut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kaum pria, namun mereka umumnya belum menjadikan bidang politik sebagai pilihan untuk berkarir.

"Oleh karena itu, saya mengajak para perempuan di Malut untuk menjadikan peringatan Hari Kartini pada 21 April 2013 lalu, harus menjadi momentum meningkatkan keterlibatan dalam bidang politik," katanya.

Menurutnya, menyambut Hari Kartini 21 April lalu, perempuan Kartini muda ini harus menunjukkan kualitas sebagai bentuk eksistensinya membangun suatu kemajuan dan keterwakilan perempuan di berbagai bidang.

Ia mengatakan, sebagian besar penduduk Malut adalah perempuan, oleh karena itu, daerah itu membutuhkan banyak perempuan di DPRD guna memperjuangkan kepentingan kaumnya.

Dia mengharapkan dalam pemilu legislatif 2014 semakin banyak perempuan di Malut yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD.