Komisi X DPR prihatin pelaksanaan UN

Ijin masukan kepada Mendikbud......Ujian Nasional dengan cara yang ditetapkan pemerintah pusat saat ini, menurut pendapat saya belum saatnya dilakukan di Indonesia ini, simpel saja, karena sarpras, infrastruktur sekolah dan SDM tenaga pendidik yang standar belum merata secara nasional. Biarkan setiap sekolah itu memiliki otonomi penuh dalam proses rekrutmen dan mendidik pelajarnya, baik pada jenjang SD, SMP maupun SMA, namun demikian Garis Basar Program Pendidikan dan Kurikulum tetap menjadi otonomi Pemerintah Pusat sebagai rujukan bagi tiap sekolah dimanapun. Tiap jenjang pendidikan itu sebaikinya TIDAK ADA YANG TIDAK LULUS, mereka harus lulus semua, sesuai dengan kewajiban mereka untuk memenuhi wajib belajar 12 tahun. Biarlah mereka lulus dengan kondisi dan hasil yang murni mereka dapatkan selama belajar (SD, SMP, SMA). Ketika saatnya mereka akan masuk perguruan tinggi, saatnyalah mereka akan bersaing dengan bekal kemampuannya yang mereka peroleh di sekolah sebelumnya, "demi masa depannya" melalui ujian/test yang diadakan sendiri oleh perguruan tinggi tsb. Terkait Ujian Nasional, pemerintah pusat boleh saja melaksanakannya, bahkan sangat perlu diadakan ujian nasional, namun dilakukan pada ujian semester ganjil terakhir, dan tidak menentukan lulus atau tidaknya seorang pelajar pada tiap jenjang pendidikan tsb (SD, SMP dan SMA/SMK) tersebut...data atau hasil yang diperoleh dalam ujian nasional itu hanya digunakan pemerintah pusat untuk pemetaan (mapping) dan mengetahui serta mengkaji sejauh mana kualitas pendidikan secara nasional, mengevaluasi kekurangan kekurangan yang terjadi pada 10 komponen pendidikan dan memperbaikinya sesuai apa yang menjadi kekurangannya, mulai dari tingkat entitas sekolah, daerah (kota/kabupaten), s/d propinsi.
Keuntungan dari usulan saya tersebut menurut hipotesis sy antara lain, anggaran pemerintah tidak sebesar dan semubajir saat ini, setiap pelajar akan mempunyai ketenangan bathin selama belajar, baik saat persiapan maupun saat pelaksanaan ujian. Para pelajar akan mengetahui sejak awal dan akan memiliki rasa tanggungjawab atas kemampuan dirinya dihadapkan pada persaingan untuk maju kejenjang pendidikan selanjutnya. Kekacauan birokrasi dan kekacauan regulasi tidak akan terjadi, karena terkelola secara matang oleh tiap sekolah masing-masing, effort kerja penyelengara ujian tidak akan seberat saat ini, yang banyak melibatkan unsur-unsur lain di luar sekolah (Kepolisian, Jasa transportasi angkutan bahan ujian dari pusat ke daerah, dll) yang justru membuat suasana pelaksanaan ujian menjadi tidak kondusif, misalkan di sekolah seperti dipotensikan terjadi huru-hara, sehingga harus disiagakan sejumlah polisi bersenjata, dsb. Keuntungan lain, penyimpangan-penyimpangan oleh oknum sekolah, oknum pemerintah pusat/daerah terkait kebocoran soal akan tereliminir, paling tidak bila terjadipun sangat terlokasir di lingkungan sekolah dimana oknum tsb berada dan mudah untuk ditelusuri pelakunya. Kinerja sebagai guru/pendidik akan sangat termotivasi untuk memberikan yang terbaik demi keberhasilan anak didik dan nama baik sekolah dimana ybs bertugas, karena visi dan misi mereka adalah akan bermuara kepada terwujudnya kemampuan anak didiknya untuk siap menghadapi persaingan dalam menempuh jenjang pendidikan selanjutnya dengan segala daya upaya para pendidik dalam mentransfer ilmu ke anak didiknya. Kondisi tersebut secara langsung bahwa pragmatisme tujuan pendidikan disekolah itu akan hilang dengan sendirinya, karena proses pendidikan itulah yang diutamakan bukan masalah bagaimana nilai itu bisa direkayasa sedemikian rupa agar terkesan baik, hal ini sesuai dengan hipotesa umum bahwa proses pendidikan yang baik akan linier dengan kualitas hasil didik. Semua ini diperlukan kesepakatan nasional terutama di level para pendidik/guru-guru termasuk para orang tua pelajar, yang dimotori pemerintah tentunya.

Kerugian