Kami memperkirakan inflasi IHK akan mencapai sekitar 3,00 persen pada akhir tahun 2023 jika pemerintah mengelola harga pangan dan rantai pasokan secara efektif
Jakarta (ANTARA) - Ekonom Faisal Rachman memproyeksikan bahwa inflasi akan menurun di kisaran 3,00 persen hingga sisa tahun ini.
“Kami memperkirakan inflasi IHK akan mencapai sekitar 3,00 persen pada akhir 2023 jika pemerintah mengelola harga pangan dan rantai pasokan secara efektif,” kata Faisal di Jakarta, Sabtu.
Proyeksi tersebut didasarkan pada arah harga pangan yang terkendali dan pengaruh high base effect akibat penyesuaian harga bahan bakar bersubsidi di tahun sebelumnya.
Selain itu rilis data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan Indonesia mengalami deflasi bulanan (mtm) 0,02 persen dengan tingkat inflasi tahunan (yoy) sebesar 3,27 persen.
Data BPS menyatakan deflasi (mtm) sebesar 0,02 persen utamanya disebabkan oleh penurunan harga pangan yang terjadi secara musiman, serta bertepatan dengan musim panen.
Ekonom senior Bank Mandiri itu menyoroti terjadinya peningkatan inflasi pada kelompok pengeluaran pendidikan, yaitu meningkat dari 0,66 persen (mtm) di Juli, menjadi 0,86 persen (mtm) di Agustus 2023.
Peningkatan tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,05 ppt terhadap inflasi umum, terutama disebabkan oleh biaya sekolah untuk tahun ajaran baru, khususnya di universitas dan sekolah dasar.
“Kami mengantisipasi kenaikan musiman harga pendidikan ini akan mereda secara bertahap di bulan mendatang karena bulan Agustus cenderung menandai puncak inflasi pendidikan,” ujar Faisal.
Namun demikian, dampak inflasi pada kelompok pengeluaran pendidikan tertahan oleh deflasi yang terjadi pada kelompok pengeluaran lainnya.
Terlepas dari angka inflasi yang masih di kategori aman, Faisal menyampaikan bahwa pemerintah perlu mengantisipasi adanya tantangan dari El Nino dan cuaca ekstrem yang dapat berdampak terhadap inflasi pangan.
Adapun pemerintah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) telah melakukan penguatan pengairan pertanian di daerah bersama kementerian/lembaga.
Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPIP dan TPIP) juga terus didorong untuk mengantisipasi El Nino. Saat ini, TPIP dan TPID ada di 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) BI.
Bersama kementerian/lembaga, GNPIP juga melakukan pengawasan dan sistem peringatan dini terhadap kondisi cuaca. GNPIP mendorong optimalisasi percepatan tanam, penggunaan varietas tanah kering dengan dukungan Alat Mesin Pertanian (Alsistan), serta penambahan embung di daerah.
Per 11 Juni 2023, berbagai dukungan untuk langkah tersebut sudah mencakup 9.630 titik operasi pasar, 530 ribu bibit pangan mandiri, 31 klaster replikasi, 17 program hilirisasi pangan, 38 program pupuk organik, serta pembelian Alsistan sekitar Rp5,2 miliar.
Selain itu, upaya Bank Indonesia (BI) untuk menstabilkan nilai tukar rupiah juga berpotensi memainkan peran penting dalam mengelola inflasi impor.
Baca juga: Ekonom: Risiko inflasi beras ke depan masih relatif tinggi
Baca juga: Ekonom perkirakan inflasi Indonesia di kisaran 3 persen pada 2023
Baca juga: BPS: Inflasi tahunan Agustus 3,27 persen
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023