MPR minta pemerintah benahi infrastruktur penunjang kendaraan listrik

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah untuk membenahi infrastruktur penunjang penggunaan kendaraan listrik seiring telah dibukanya keran pembelian sepeda motor listrik dengan subsidi Rp7 juta.

“MPR RI meminta pemerintah segera membenahi infrastruktur yang bisa menunjang penggunaan kendaraan listrik,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut Bamsoet, pemerintah harus menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap keraguan kemampuan motor listrik menggantikan motor mesin karena jarak tempuh motor listrik masih sangat terbatas, terlebih infrastruktur pengisian baterai masih belum memadai.

Untuk itu, Bamsoet meminta pemerintah mengklasifikasikan keraguan-keraguan, kendala, dan hambatan yang dialami masyarakat dalam membeli kendaraan listrik agar seluruh kekurangan, kendala, dan hambatan tersebut bisa segera dibenahi dan diatasi.

“Dengan demikian mempermudah dan memperluas akses masyarakat dalam membeli dan menggunakan kendaraan listrik,” katanya.

Baca juga: Presiden tekankan subsidi kendaraan listrik agar Indonesia kompetitif
Baca juga: Kadin sebut industri motor listrik Indonesia mampu berkembang

Selain itu, Bamsoet meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait perluasan kriteria penerimaan bantuan tersebut agar masyarakat dapat mengetahui persyaratan untuk membeli motor listrik dan beralih menggunakan motor listrik.

“Meminta pemerintah memastikan harga kendaraan listrik, termasuk perawatannya sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih banyak menggunakan kendaraan listrik,” kata Bamsoet.

Pemerintah memperluas bantuan pembelian motor listrik melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Dua.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan lewat permenperin ini, maka program bantuan diberikan untuk satu kali pembelian kendaraan bermotor listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Dua yang dilakukan masyarakat dengan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang sama.

Tercatat sudah ada 14 perusahaan dengan 30 model motor listrik yang bermitra dengan pemerintah. Ke depan, dipastikan akan terus bertambah.