Fakta berbicara lain, makanya kami semua di Komisi X sangat kecewa dengan UN yang kacau ini. Padahal setiap kali melaporkan katanya persiapannya sudah matang, tapi yang terjadi sampai hari ini berbalik kan."
Makassar (ANTARA News) - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat kecewa dengan kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah melihat permasalahan dalam pelaksanaan ujian nasional hampir di seluruh provinsi.
"Fakta berbicara lain, makanya kami semua di Komisi X sangat kecewa dengan UN yang kacau ini. Padahal setiap kali melaporkan katanya persiapannya sudah matang, tapi yang terjadi sampai hari ini berbalik kan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Bahri saat berdialog dengan jajaran Pemprov Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, Senin.
Ia mengatakan permasalahan UN pada 2013 tidak boleh terulang lagi pada tahun-tahun mendatang.
Pihaknya berharap kepada Kemendikbud untuk bisa menjelaskan permasalahan itu supaya mereka tidak mengulangnya pada tahun mendatang.
Komisi itu sudah melayangkan surat panggilan kepada Mendikbud Muhammad Nuh untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada DPR terkait dengan pelaksanaan UN 2013.
"Kita akan minta klarifikasi Jumat (26/4) malam nanti. Apa masalahnya, termasuk sentralisasi percetakan sehingga UN amburadul begini, apa yang terjadi dan bagaimana rencana mereka terhadap UN 2014," kata Syamsul yang didampingi beberapa anggota DPR RI di antaranya Vena Melinda, Ulfah Hermanto, dan Ahmad Zainuddin.
Ia mengatakan hingga saat ini masih banyak pihak yang memperdebatkan soal teknis UN. Perdebatan itu mulai dari pencetakan naskah ujian yang tersentralistik hingga materi teknis lainnya.
DPR, katanya, setuju dengan UN yang dijadikan sebagai ukuran pemerataan pendidikan.
Akan tetapi, terkait dengan hasil UN yang akan dijadikan sebagai tiket untuk masuk ke perguruan tinggi, dia menyatakan perlunya Kemendikbud mempunyai ukuran yang lain, tanpa melihat hasil UN.
"Hasil UN itu tidak mencerminkan kualitas siswa yang sebenarnya dan ini yang menjadi tantangan kita bersama. Harus ada ukuran lain selain dari hasil UN itu," katanya.
Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Professor Halide yang hadir dalam dialog itu menyatakan berang dengan amburadulnya pelaksanaan UN yang hampir terjadi di seluruh provinsi.
Ia menyampaikan pesan melalui Komisi X DPR itu untuk disampaikan kepada Kemendikbud terkait kekecewaan terhadap pelaksanaan UN.
Ia mengaku sejak awal tidak pernah setuju jika pencetakan UN harus dipusatkan di Jakarta.
Alasan penolakan itu, katnaya, karena letak geografis, terutama di Indonesia bagian timur yang cukup sulit untuk distribusi soal ujian.
Ia menjelaskan UN yang dilaksanakan serentak dengan mencetak naskah UN yang tersentralisasi di Jakarta, akan berpengaruh pada distribusi.
"Dari Januari 2012 saya suda sampaikan ke Kemendikbud terkait risiko sentralisasi percetakan, saya bilang tinjau ulang, tapi karena tidak didengar maka beginilah hasilnya," katanya.
Ia menjelaskan kondisi geografis di Indonesia bagian timur, antara lain berupa kepulauan, pegunungan, dengan infrastruktur jalan yang masih kurang bagus sehingga distribusi soal ujian membutuhkan waktu yang lama.
Dia menyatakan tuntutan agar Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan itu.
Ia menyatakan persoalan tersebut bukan semata-mata kesalahan Kemendikbud.
"BSNP dan Litbang Kemendikbud, selain Pak Menteri yang paling bertanggungjawab. Ini dikerjakan bersama-sama dan disepakati bersama, makanya semua harus bertanggungjawab," katanya.
Halide juga mempertanyakan alasan Kemendikbud yang tidak melakukan kontrak dengan percetakan terkait agenda UN.
Seharusnya, katanya, Kemendikbud memberikan kontrak yang jelas, termasuk kapan soal dicetak dan waktu didistribusikan ke daerah.
Selain itu, Halide mengemukakan bahwa pengawas sekolah bukan cuma dilakukan oleh guru, akan tetapi petugas bagian tata usaha juga terpaksa turun tangan.
Oleh karena itu, dia berharap kepada Komisi X DPR agar bisa menyampaikan hal itu kepada Mendikbud agar kementerian itu menerima saran-sarannya untuk bahan evaluasi agar tidak terjadi kekacauan UN, seperti saat ini. (MH/M029)
Pewarta: Muh Hasanuddin
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
