"Ada reaksi itu wajar saja karena setiap partai tentu punya sikap dan harapan masing-masing. PKS selalu menghormati sikap dan keputusan setiap partai," kata Jazuli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Hal tersebut disampaikan-nya menanggapi kabar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan.
Menurut dia, dinamika tersebut merupakan dinamika politik yang menguji kebersamaan koalisi, dan semua kubu koalisi bakal calon presiden (capres) lain pun akan mengalami dinamika serupa.
Dia menuturkan bahwa KPP sendiri sebenarnya telah menyusun dan menyepakati piagam koalisi, yang salah satu poinnya menyebut bahwa penentuan bakal cawapres ditentukan oleh bakal capres Anies Baswedan.
"Hal ini juga menunjukkan pentingnya membangun komunikasi yang lebih baik serta komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan kebersamaan koalisi," ujarnya.
Untuk itu, dia menegaskan kembali sikap DPP PKS yang tidak berubah untuk tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres KPP pada Pilpres 2024, sebagaimana yang menjadi keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII partai-nya.
"PKS konsisten mengusung amanat MMS VIII tersebut. Struktur dan kader PKS selama ini juga all out mengenalkan dan mensosialisasikan Anies Baswedan ke seluruh pelosok Tanah Air," kata anggota Komisi I DPR RI itu.
Dia pun menambahkan bahwa KPP akan segera melakukan konsolidasi untuk mengkomunikasikan dinamika yang terjadi dan langkah-langkah strategis ke depannya agar KPP semakin solid dan kokoh dalam menyongsong Pemilu 2024.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid (Gus Jazil) menyatakan, keputusan PKB gabung dengan Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) diputuskan dalam rapat gabungan di Surabaya, Jumat sore.
"Rapatnya akan diselenggarakan jam 15.00 hari ini, di Surabaya," katanya usai rapat pleno DPP PKB di Jakarta, Jumat.
Kabar penetapan Muhaimin sebagai pasangan Anies itu diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Kamis (31/8), setelah mendapat konfirmasi dari Sudirman Said selaku utusan Anies.
"Tiba-tiba, terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai (bakal) cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, (bakal) capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, (bakal) capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," kata Teuku Riefky.
Saat ini Muhaimin dan PKB saat ini masih tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra. KKIR kemudian berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah bergabungnya Partai Golkar dan PAN.
Adapun Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres terdiri atas Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
